Kamis, 21 Oktober 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Ini Sikap Gubernur Gorontalo Terkait APBD Perubahan

Oleh Admin Hargo , dalam Advertorial Gorontalo , pada Senin, 16 Agustus 2021 | 18:05 PM Tag: ,
  Gubernur Gorontalo Rusli Habibie didampingi Kaban Keuangan saaat mengikuti Rapat Paripurna DPRD Gorontalo ke-58 secara virtual, Senin (16/08/2021). (Foto: Istimewa)

Hargo.co.id, GORONTALO – Rapat Paripurna DPRD Gorontalo ke-58 kembali di gelar, dalam rangka pembicaraan tingkat I terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021, yang dilaksanakan secara virtual, Senin (16/08/2021).

Dalam rapat tersebut terungkap bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2021, kembali difokuskan pada penanggulangan Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

“Ketentuan yang diatur dalam peraturan Menteri Keuangan dan instruksi Menteri Dalam Negeri intinya adalah, lewat perubahan APBD pemerintah daerah menyediakan dukungan pendanaan untuk pemulihan ekonomi daerah, belanja kesehatan penanganan pandemi Covid-19 dan belanja prioritas lainnya,” ungkap Rusli Habibie.

Gubernur dua periode ini menambahkan akibat pandemi Covid-19 pendapatan daerah turun sebesar Rp28,47 miliar atau 1.49% menjadi sebesar Rp1,88 triliun dari APBD induk sebesar Rp1,91 triliun. Sementara belanja daerah naik sebesar Rp102,64 miliar atau 5.37% menjadi sebesar Rp2,01 triliun dari APBD induk sebesar Rp1,91 triliun.

Jika diuraikan hal-hal yang menjadi fokus perubahan APBD tahun 2021 diantaranya, di bidang kesehatan dukungan operasional untuk pelaksanaan vaksinasi, pemantauan dan penanggulangan dampak kesehatan ikutan pasca vaksinasi, distribusi, pengamanan, penyediaan tempat penyimpanan vaksin, insentif tenaga kesehatan daerah.

Di Bidang ekonomi, stabilisasi harga kebutuhan pokok dan barang strategis pembayaran iuran listrik pada instalasi cold storage, penguatan cadangan pangan, penanganan daerah rawan pangan, pengadaan hand sanitizer dan masker produk UMKM.

“Lebih dari itu terdapat pembiayaan kegiatan rutin terutama belanja wajib dan mengikat pada semua SKPD, belanja operasional di badan layanan umum daerah Rs dr. Hasri Ainun Habibie, pembayaran sisa DAK fisik dan non fisik DBH-DR, DBH cukai hasil tembakau serta pembayaran hutang kepada pihak ketiga atas pelaksanaan kegiatan tahun 2020 yang bersumber dari pinjaman daerah Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2020,” terang Rusli Habibie.

Sebagai informasi tambahan, perubahan ini selanjutnya diharapkan bisa dibahas lebih lanjut oleh DPRD Provinsi Gorontalo setelah mendengarkan persetujuan oleh semua anggota fraksi DPRD.(*)

Penulis: Zulkifli Polimengo
(Visited 16 times, 1 visits today)

Komentar