Kamis, 24 September 2020
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Ini Tiga Poin yang Dituntut Petani Plasma Kabupaten Gorontalo

Oleh Deice Pomalingo , dalam Advertorial Kab. Gorontalo Legislatif , pada Selasa, 25 Februari 2020 | 19:05 WITA Tag: ,
  Pertemuan antara petani plasma dengan PT Palma Grup yang dimediasi oleh Komisi II DPRD Kabupaten Gorontalo. (Foto Istimewa)


Hargo.co.id, GORONTALO – Hasil pertemuan antara petani plasma Kecamatan Pulubala dengan PT. Palma Grup yang dimediasi Komisi ll DPRD Kabupaten Gorontalo (Kabgor),  menghasilkan tiga poin tuntutan. Pertemuan yang berlangsung di DPRD Kabgor itu, digelar Senin (24/02/202).

“Ada tiga poin kami tuntut kepada pihak perusahaan. Pertama, apabila izin perusahaan belum diterbitkan, mohon pemerintah daerah mempertimbangkan untuk tidak ditindaklanjuti,” ucap Amir Mahmud, salah seorang perwakilan dari petani plasma.

Kedua, lanjut Amir Mahmud, jika telah diterbitkan izin, mohon kiranya pemerintah mencabut izin tersebut. Itu sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. “Dan ketiga, SK kepengurusan koperasi, mohon dicabut sebab bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi itu sendiri,” terang Amir Mahmud.

BACA  Minim Anggaran, Hadijah Tayeb Usul Penyuluhan Lewat Virtual

Ia menjelaskan, tuntutan tersebut berdasarkan penyampaian pihak manajemen PT. Palma Group kepada masyarakat tentang penutupan semua manajemen dan aktivitas perusahaan. Namun fakta di lapangan terdapat aktivitas yang mengatasnamakan pihak manajemen.

“Enam tahun kami menahan sabar, menunggu hak-hak tidak diberikan. Jika tidak terealisasi, apapun yang terjadi akan kami lawan,” tegas Amir Mahmud.

BACA  Temui Korban Banjir di Bone Pesisir, Merlan Uloli Bagi-bagi Bantuan

Dalam forum yang sama, Anggota Komisi ll Syarifudin Bano mendesak pemerintah daerah harus sikap tegas. Syarifudin meminta agar rapat dilanjutkan dengan menghadirkan OPD terkait.

“Agar jelas permasalahannya bagaimana dan sikap yang telah diambil oleh pemerintah seperti apa. Karena waktu itu dalam paripurna 2019 Bupati memerintahkan melalui Sekretaris daerah dan instansi terkait untuk dapat menyelesaikan,” cetus Syarifudin.

Anggota DPRD lain, Iskandar Mangopa, menilai pemerintah tingkat kecamatan dan desa belum mampu menyelesaikan persoalan dari tingkat bawah.

BACA  Covid-19 Mewabah, Audisi Nou dan Uti Kabgor Ditiadakan

“Buktinya rakyat sampai melapor ke DPRD, artinya pemerintah kecamatan dan desa tidak dapat menyelesaikan masalah dengan baik. Disisi lain dengan polos camat menyampaikan tidak tahu, karena baru dua bulan menjabat, saya bisa pastikan sistem tidak jalan, karena pemerintah menjawab seperti itu, harusnya pemerintah di tingkat bawah dapat menyelesaikan bukan menjawab tidak tahu,” tandas aleg tiga periode ini.

Untuk diketahui rapat akan dilanjutkan dua pekan depan dengan menghadirkan seluruh instansi terkait. (wie/adv/hg)


Komentar