Rabu, 30 September 2020
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Jamin Kepastian Hukum, Pemprov Gorontalo Verifikasi 150 Pasangan Itsbat Nikah

Oleh Rendi Wardani Fathan , dalam Advertorial Gorontalo , pada Selasa, 25 Februari 2020 | 18:04 WITA
  Suasana pelaksanaan verifikasi terhadap 150 pasangan peserta itsbat nikah bertempat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Senin (24/02/2020). (Foto Istimewa)


Hargo.co.id, GORONTALO – Guna menjamin kepastian hukum bagi masyarakat, terlindungi hak-haknya dan pengakuan keperdataan oleh negara, Biro Hukum dan Organisasi Pemprov Gorontalo mulai melakukan verifikasi terhadap 150 pasangan peserta itsbat nikah bertempat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Senin (24/02/2020).

Dalam melakukan Verifikasi ini, Pemprov Gorontalo menggandeng unsur Pengadilan Agama Suwawa, unsur Kementrian Agama dan pemerintah daerah setempat.

BACA  Tangani Covid-19, Gubernur Gorontalo Tak Butuh Penghargaan

Itsbat nikah ini sendiri merupakan pengesahan negara kepada pasangan suami-istri yang sebelumnya menikah di bawah tangan atau tidak tercatat.

“Program ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2013 lalu di masa pemerintahan Bapak Gubernur Rusli dan Wakil Gubernur Idris Rahim. Kita ingin warga yang sudah menikah tapi tidak tercatat bisa memperoleh jaminan kepastian hukum dengan prinsip equality before the law,” terang Kepala Biro Hukum dan Organisasi melalui Kabag Bantuan Hukum, Novita Bokings.

BACA  Pjs. Bupati Diminta Tak Terlibat Politik Praktis

Program ini dilaksanakan secara gratis. Pemprov Gorontalo tidak saja menanggung biaya sidang, tetapi juga akan diberikan uang pengganti transpor selama sidang. Harapannya, warga yang mengikuti sidang tidak kehilangan penghasilannya selama sehari.

Setiap pasangan yang ingin mengurus sidang itsbat nikah diwajibkan untuk mengisi sejumlah dokumen. Beberapa syarat yang harus dipenuhi yakni keterangan benar-benar telah menikah, maharnya, saksi dan surat cerai dari pasangan sebelumnya.

BACA  2,5 Tahun Berpisah, Nelson-Fadli Bersua di Masjid Baiturrahman Limboto

“Jika syarat-syarat itu tidak dapat dipenuhi maka proses sidang tidak dapat dilaksanakan. Sebelum sidang, semua persyaratan akan diverifikasi di lapangan,” imbuh Novi.

Setelah melalui proses sidang, maka pasangan yang dinilai memenuhi syarat akan diberikan dokumen hukum yang sah seperti kartu keluarga baru, KTP dan buku nikah. Jika ia sudah memiliki anak maka akan diterbitkan akta kelahiran baru. (adv/rwf/hg)


Komentar