Senin, 25 Januari 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Jelang Masa Tenang Pilkada, Awas ‘Ledakan’ Covid-19

Oleh Berita Hargo , dalam Gorontalo Headline , pada Kamis, 3 Desember 2020 | 12:05 WITA Tag: ,
  Ilustrasi Virus Corona


Hargo.co.id, GORONTALO – Pilkada serentak 2020 di Gorontalo potensi memicu kluster baru penularan Covid-19. Apalagi belakangan ini, ada kecenderungan peningkatan jumlah kasus Covid-19 di Gorontalo, menyusul temuan baru, 53 orang guru dinyatakan positif terpapar corona. Temuan ini makin menambah jumlah kasus covid-19 di Gorontalo menjadi 3.139 kasus.

Selain itu, pada tiga daerah penyelenggara Pilkada masing-masing, Kabuapaten Gorontalo, Pohuwato dan Bone Bolango juga mengalami peningkatan jumlah kasus Covid-19. Berdasarkan pemetaan satgas Covid-19 Provinsi Gorontalo, Kabupaten Pohuwato yang awalnya adalah daerah dengan zona hijau, sekarang telah berubah menjadi zona kuning dengan jumlah 2 kasus baru covid-19.

Sementara Kabupaten Gorontalo yang awalnya kuning kini berubah menjadi merah dengan 28 kasus baru positif Covid-19. Begitupun dengan Bone Bolango yang awalnya kuning meningkat menjadi oranye dengan 17 kasus baru.

BACA  Ini Penjelasan LIPI Terkait Varian Baru Covid-19

Peluang peningkatan jumlah kasus positif di tiga daerah itu masih sangat terbuka. Utamanya di penghujung masa kampanye. Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengkhawatirkan akan ada peningkatan intensitas kampanye tatap muka atau pertemuan langsung yang akan dilakukan pasangan calon dan tim kampanyenya memanfaatkan sisa waktu pilkada yang tinggal beberapa hari lagi.

“Oleh karena itu, koordinasi dan penyamaan persepsi antara Bawaslu dan aparat penegak hukum menjadi suatu keniscayaan, jelang akhir masa kampanye dan memasuki masa tenang,” katanya.

Titi menilai, Bawaslu dan aparat harus punya kesepahaman terkait pengawasan dan penindakan atas pelanggaran, terhadap prokes dalam pelaksanaan kampanye.

“Apalagi, kalau sampai terlihat ada ketidaktegasan para pihak yang punya otoritas dalam penindakan pelanggaran terhadap prokes, bisa berdampak pada tindakan pelanggaran yang lebih besar baik dalam konteks pilkada maupun di luar proses pilkada,” pungkas Titi.

BACA  Jelang Malam Pergantian Tahun, Sejumlah Jalan di Gorontalo Ditutup

Anggota Komisi II DPR Junimart Girsang mengingatkan, setiap pelanggaran protokol kesehatan pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 diancam sanksi administratif hingga pidana. Aturan itu masih berlaku hingga saat ini. Karenanya, para pasangan calon kepala daerah yang bertarung harus mematuhi protokol kesehatan, hingga seluruh proses pemilihan selesai dilaksanakan.

“Protokol kesehatan tetap wajib dipatuhi oleh pasangan calon dan para kepala daerah di bawah pengawasan KPU, Bawaslu dan TNI-Polri di lapangan. Setiap pelanggar prokes sesuai PKPU dan instruksi mendagri dikenakan sanksi administratif sampai pidana,” ujar Junimart dalam keterangannya, Rabu (02/12/2020).

Junimart kemudian memaparkan aturan dimaksud. Antara lain, PKPU Nomor 13/2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

BACA  Disedot Tak Ada Hasil, Genangan Air di Simpang Empat BRI Andalas Terus Disorot

Kemudian, Instruksi Mendagri Nomor 6/2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Sementara sanksi pidana, sangat mungkin diterapkan sebagaimana tertuang dalam UU Kekarantinaan Kesehatan dan UU Penyakit Menular.

Politikus PDI Perjuangan ini secara khusus juga meminta agar Bawaslu dan kepolisian yang merupakan pengawal di lapangan, menerapkan aturan dengan konsisten dan konsekuen.

“Jadi, penerapan protokol kesehatan menjadi salah satu syarat dan tanggung jawab utama dari para pasangan calon. Secara umum untuk meredam penyebaran covid-19 menjadi tanggung jawab kita bersama sesama anak bangsa,” ucapnya. (gp/jpnn/hg)


Komentar