Senin, 14 Juni 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Kantor Cabang Diknas Dihapus! Pegawai Disebar ke Sekolah

Oleh Berita Hargo , dalam Gorontalo Headline , pada Selasa, 11 Juli 2017 | 11:02 WITA Tag: , , , ,
  


GORONTALO Hargo.co.id – Urusan pendidikan di tingkat wilayah atau kecamatan bakal semakin rumit. Para tenaga kependidikan tidak lagi dilayani cabang pendidikan nasional (Cabang Diknas) seperti yang dilakukan selama ini, tapi harus langsung ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten/kota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 12 tahun 2017 tentang pedoman pembentukan dan klasifikasi cabang dinas dan unit pelaksana teknis di daerah, mengharuskan sejumlah daerah di Gorontalo, menghapus unit kerja Dinas Pendidikan ditingkat bawah ini.

Di Kota Gorontalo, Pemerintah Daerah memastikan akan menutup layanan cabang Diknas mulai September 2017 mendatang. Dalam struktur organisasi perangkat daerah (OPD) yang baru, cabang Diknas memang tak lagi terakomodir.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo Abram Badu, yang dikonfirmasi melalui Kepala Bidang Pendidikan Dasar Lukman Kasim menuturkan, penghapusan cabang Diknas memang berkenaan dengan aturan. “Aturannya memang seperti itu, dimana pada September depan, cabang dinas sudah tidak ada lagi,”ujar Lukman Kasim.

Pihaknya, lanjut Lukman, sudah memikirkan pengalihan tugas bagi para pegawai cabang Diknas setelah dihapus nanti. Diknas, menurut Lukman sudah melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk mengurusi pegawai cabang Diknas pasca unit kerja dihapus.

“Mau dikemanakan (pegawai) sudah kita bicarakan, dan pak Wali (Marten Taha) juga sudah mengetahuinya. Ini karena desakan aturan, kebijakan nasional yang harus kita lakukan,”ujarnya.

BACA  DPRD Minta Aset Daerah di Lokasi Wisata Harus Diperjelas 

Menurut Lukman, acuan pertama yang akan menjadi solusi bagi tenaga struktural di jajaran cabang Diknas tersebut adalah menempatkan mereka pada bagian bagian struktural yang ada di sekolah sekolah, dan selebihnya akan ditarik ke Dinas Pendidikan Kota Gorontalo. “Tetapi tentunya hal ini masih perlu dikoordinasikan lagi dengan jajaran BKD Kota Gorontalo,” Tandasnya.

Di Kota Gorontalo terdapat 9 cabang Diknas, sesuai dengan jumlah kecamatan yang ada. Menurutnya, salah satu resiko yang akan menjadi tantangan utama bagi Dinas Pendidikan pasca dihapusnya kantor cabang dinas adalah, akan semakin jauhnya rentang kendali antara sekolah dan Dinas Pendidikan. “Dan ini tentunya butuh solusi teknis dan kami sangat yakin, adanya regulasi dan kebijakan terkait penghapusan kantor cabang dinas ini, tentunya ke depan sangat kuat keyakinan kami akan disertai dengan regulasi lainnya,” ujarnya.

Sama halnya dengan Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut), Permendagri No 12 Tahun 2017 Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah,
dijadikan dasar penghapusan kantor cabang Diknas diseluruh kecamatan di Gorut. Padahal, wilayah paling utara Gorontalo ini memiliki letak geografis yang berjauhan antara kecamatan dengan pusat Kabupaten.

BACA  WRSE di Gorontalo Diajari Cara Membuat Kue

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gorut Aryato Polapa ketika dikonfirmasi Gorontalo Post, Senin (10/7) menjelaskan, memang Permendagri No 12 Tahun 2017, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Cabang Dinas hanya ada di kabupaten dan kota sebagai UPTD dinas cabang provinsi.

Dalam posisi ini, memang Gorut punya akses untuk membentuk organisasi itu ditinjau dari sisi geografisnya. “Kita sudah berjuang, bentuk naskah akademik dan berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup), dilantik pimpinan UPTD di wilayah masing-masing berjumlah 11 kecamatan,” terangnya.

Namun, lanjut kata Aryati, pekan kemarin muncul edaran yang merupakan penegasan dari Permen No 12 Tahun 2017, memang tidak ada kata UPTD dan Cabang Dinas tidak boleh dibentuk di kecamatan, namun sudah diikat dengan aplkasi. “Baru di poin pertama sudah jauh, UPTD atau cabang dinas ditiap kecamatan harus mempunyai 100-150 satuan pendidikan di wilayah. Belum lagi syarat kedua, poin yang dikumpulkan satu tahun oleh Cabang Diknas harus mencapai 10 ribu. Itu sulit. Namun karena ini sudah edaran, penegasan Permen No 12, harus direspon,” ujarnya.

Jalan satu-satunya menurut Aryati, akan di SK kan kembali pejabat dinas yang sudah dilantik, sebagai pelaksana jabatan fungsional di dinas pendidikan dan ditindaklanjuti dengan surat perintah kadis sebagai koordinator pendidikan di wilayah masing-masing. “Jadi tidak ada lagi cabang dinas atau UPTD yang ada hanyalah koordinator ditiap kecamatan. Untuk TKD, nanti kita akan ikuti dengan Perbup mengatur hak mereka diupayakan sama dengan eselon IV,” papar Aryati.

BACA  Sekali Sepekan, ASN Provinsi Gorontalo Wajib Jalani Swab Antigen 

Hal itu juga berdampak terhadap penganggaran. Jika sebelumnya UPTD atau Cabang Dinas mempunya anggaran sendiri, sekarang anggarannya melekat langsung di Dinas Pendidikan.

Berbeda dengan Kabupaten Gorontalo, daerah ini tidak memberlakukan penghapusan Cabang Diknas. “Memang sudah ada wacananya, Kalau disini (Kab Gorontalo) belum ada hal(penghapusan)tersebut,” ujar Titianto Pauwei.

Ia menjelaskan selama ini Cabang Diknas di kecamatan-kecamatan sangat membantu Dinas sendiri, karena itulah untuk penghapusannya dirasankan Kadis tidak perlu dilakukan. “Cabang Diknas ini sangat penting, apalagi wilayah Kabupaten Gorontalo yang sangat luas, kita tidak bisa menjangkau semuanya,” tuturnya lagi.

Cabang Diknas di Kabupaten Gorontalo sejumlah 19, yang tersebar disetiap kecamatan. Semuanya menjadi perpanjang tanganan Dinas Pendidikan dalam memastikan program pendidikan berjalan lancar, dan sukses. Di Bone Bolango, juga dikabarkan masih memberlakukan cabang Diknas, sebagai perpanjangan tangan Dinas Pendidikan di daerah untuk urusan-urusan pendidikan di wilayah. (gip/nat/idm/hargo)


Komentar