Rabu, 12 Mei 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Karyawan Koperasi Budi Luhur Mengadu ke Komisi II

Oleh Deice Pomalingo , dalam Legislatif , pada Rabu, 21 April 2021 | 22:05 WITA Tag:
  Suasana rapat dengar pendapat Komisi ll menindaklanjuti aspirasi masyarakat. (Foto:Deice/HARGO)


Hargo.co.id, GORONTALO – Komisi II DPRD Kabupaten Gorontalo menindaklanjuti apa yang menjadi aspirasi masyarakat dalam hal ini terkait masalah koperasi. Komisi II menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dan memediasi persoalan tersebut, di Ruang Dulohupa, Selasa (20/04/2021). 

Dalam RDP tersebut, Maryam Botu selaku karyawan di Koperasi Budi Luhur mengaku haknya dalam hal ini gaji tidak dibayarkan oleh tempatnya bekerja dalam hal ini Koperasi Budi Luhur. Sementara dirinya sudah berkurban dengan menjual tanah, menggadaikan emas dan sepeda motor untuk menutupi targetnya yang mencapai 85 persen atau 30 juta per minggu. 

“Saya bekerja di Koperasi tersebut sejak tahun 2012 dan memang sudah berganti pimpinannya, saya hanya berharap ada solusi dari masalah ini bukan justru melakukan pengancaman,” ungkap Maryam. 

Sementara itu Kepala Koperasi Unit Haya-haya, Amin Husain didampingi pengawas Amir Abdilah mengaku persoalan ini sementara dimediasi, bahkan barang seperti motor yang digadai oleh Maryam diakui Amir ditebus olehnya. 

“Memang kami menahan gaji bulan maret, karena memang dirinya bermasalah, sehingga gajinya sebesar Tiga juta dua ratus sekian itu kami potong dengan total hutangnya sebesar Rp 20 juta dan saat ini tersisa sekitar Rp 18 jutaan dan ini yang masih kami selesaikan secara internal tetapi sayangnya sudah sampai pada bapak-ibu anggota dewan yang terhormat,” jelas Amin. 

 Amin juga mengaku sudah menganggap Maryam sebagai keluarga sendiri, sehingga masih berupaya menyelesaikan masalah ini secara internal, namun jika memang tidak ada jalan keluarnya maka akan menempuh jalur hukum.

Sementara itu Ketua Komisi ll Ali Polapa seusai mendengarkan pernyataan dari kedua belah pihak termasuk dari Dinas Koperasi merekomendasikan masih membuka ruang kepada kedua belah pihak. Ini untuk mencarikan solusi terbaik dari persoalan ini selama sepekan, namun jika tidak ada solusinya maka pelapor dalam hal ini Maryam Botu diharapkan bisa kembali melaporkan tindak lanjut ke DPRD untuk nantinya  akan dikeluarkan rekomendasi.  

“Kami masih memberi waktu agar keduanya bisa mencari solusi setelah itu baru kami keluarkan rekomendasi berdasarkan hasil RDP yang secara keseluruhan proses RDP terekam, namun kami berharap ini akan ada solusinya selama sepekan ke depan dan masalah ini tidak akan berlanjut sampai ke pihak berwajib,” harap Ali. (wie/adv/hargo)

BACA  Fraksi Partai Demokrat Dukung Program Pro Rakyat 

Komentar