Senin, 18 Oktober 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Kasus Covid-19 Masih Tinggi, DPR Kritik Rencana New Normal

Oleh Tirta Gufrianto , dalam Kabar Nusantara Kabar Politik , pada Kamis, 28 Mei 2020 | 08:05 AM Tag: , , , , ,
  NEW NORMAL: Personel TNI berjaga di Stasiun MRT Bundaraan HI, Jakarta, Selasa (26/5). Aparat gabungan TNI dan Polri akan dikerahkan ke berbagai lokasi keramaian untuk mengawasi aktivitas masyarakat dalam penerapan new normal di tengah pandemi covid-19. (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)

Hargo.co.id, JAKARTA – Rencana pemeintah menjalankan kebijakan kenormalan baru (new normal) di tengah pendemi Covid-19 mendapat kritikan dari DPR.

Seperti yang dilansir Jawapos.com, Angota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani menilai kebijakan kenormalan baru di saat masih tingginya kasus Covid-19 merupakan terburu-buru.

“Kebijakan new normal ini harus ditolak karena sangat terburu-buru dan mengkhawatirkan. Kasus covid-19 di negara kita juga masih tinggi dan belum ada tanda-tanda penurunan yang signifikan. Data per Selasa 26 Mei 2020 saja ada 415 kasus baru dengan total 23.165 pasien positif di seluruh Indonesia, ” ujar Netty kepada wartawan, Rabu (27/5).

Menurut Netty, pemerintah jangan menagkap separo-separo kebijakan new normal sebagaimana yang disampaikan WHO. Pasalnya WHO juga memberikan penekanan bahwa new normal itu hanya berlaku bagi negara yang sudah berhasil melawan Covid-19. Contohnya Tiongkok, Vietnam, Jerman, Taiwan, dan negara lainnya. “Sementara kita (Indonesia) masih jauh dari kata berhasil, kenapa justru mau segera menerapkan new normal?,” tambahnya.

Malahanya Netty menanggap penanganan Covid-19 yang dilakukan pemerintah sangat berantakan. Baik dari segi pencegahan maupun pengendalian. Seperti kemampuan tes Korona yang rendah.

“Kita juga belum melewati titik puncak pandemi Covid-19, tapi pemerintah mau melakukan new normal kan ini tidak masuk akal, yang ada justru akan memicu gelombang kedua COVID-19 alias membuat kasus positif virus Corona melonjak” ujarnya

Sebagaimana diberitakan, hari Selasa kemarin Presiden Jokowi meninjau langsung penerapan new normal di sarana transportasi umum di Stasiun MRT Bundaran HI.

Menurut Netty, ‎meskipun pemerintah telah meninjau beberapa lokasi, tetapi ini saja belum cukup. Karena pemerintah belum bisa memastikan bahwa berbagai tempat publik seperti sekolah, perkantoran, pelabuhan, bandara, tempat ibadah dan lain-lain sudah bisa menerapkan protokol pencegahan Covid-19 secara ketat.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) harus memastikan adanya perubahan dalam semua pelayanan kesehatan dan bukan hanya untuk kasus Covid-19 saja.

“Karena ini sangat penting, mengingat selain Covid-19 juga masih banyak penyakit-penyakit lainnya yang menghantui kita seperti TBC dan DBD. Di daerah-daerah terpencil juga masih banyak yang kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal, ini harus menjadi catatan pemerintah,” ungkapnya.

Diketahui, Presiden Jokowi mulai mempersiapkan berbagai hal menuju fase baru kehidupan bersama dengan wabah Covid-19. Masyarakat diminta bersiap menghadapi new normal.

Kemarin, Jokowi bersama jajarannya blusukan untuk meninjau kesiapan penerapan prosedur standar new normal di Stasiun MRT Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat dan Mal Summarecon Bekasi, Jawa Barat.

Jokowi menyebut akan mengerahkan puluhan ribu aparat TNI/Polri di 4 provinsi dan 25 kabupaten/kota. Mereka akan menjaga tempat umum dan pusat keramaian untuk memastikan masyarakat menerapkan protokol kesehatan demi mencegah penularan Covid-19.

Setidaknya, akan ada 340.000 personel gabungan TNI/Polri yang akan menjaga di 1.800 objek meliputi aktivitas lalu lintas masyarakat, pusat perbelanjaan, pasar rakyat, hingga sejumlah tempat pariwisata.(is/gw/jawapos/hg)

 

 

 

 

*) Artikel ini telah diterbitkan oleh Jawapos.com dengan judul yang sama. Pada edisi Rabu, 27 Mei 2020.
(Visited 1 times, 1 visits today)

Komentar