Rabu, 10 Agustus 2022
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Kasus Dugaan Korupsi, Mantan Pejabat Gorut Jadi Tersangka

Oleh Berita Hargo , dalam Gorontalo Headline , pada Sabtu, 21 Juli 2018 | 11:00 Tag: , , ,
  

Hargo.co.id, GORONTALO –Kejaksaan Negeri (Kejari) Gorontalo Utara akhirnya resmi menetapkan, AT alias Hens, pensiunan mantan Kepala Bidang Pertanian Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo Utara sebagai tersangka, Jumat (20/07/2018). AT diduga menyelewengkan dana bantuan sosial (Bansos) senilai Rp 5,8 Miliar dari Kementrian Pertanian (Kementan) tahun anggaran 2015.

Informasi dihimpun Hargo.co.id (Gorontalo Post Grup), AT merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam program Gerakan Penerapan Penanaman Tanaman Terpadu ( GP-PTT) Padi untuk kelompok Tani oleh Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo tahun 2015. Total ada 80 kelompok penerima bantuan dari program tersebut yang tersebar di tiga kecamatan. Masing-masing Kecamatan Tolinggula, Kecamatan Sumalata dan Kecamatan Biau.

Pada pelaksanaan program tersebut ada indikasi terjadi penyimpangan. Pasalnya, dari program tersebut, auditor BPKP Perwakilan Gorontalo menemukan adanya kerugian negara sebesar Rp. 698.537.950.

Sementara AT diduga menyalahgunakan jabatannya sebagai PPK untuk menguntungkan dirinya sendiri. Diantaranya dengan mengambil alih pembelian saprodi berupa pembelian benih dari petani, meminta dan meminjam uang dari kelompok penerima bantuan dan merekomendasikan kepada kelompok tani untuk melakukan pencairan dana secara sekaligus. Yang dinilai hal tersebut tidak sesuai petunjuk teknis program GP-PTT Tahun 2015. AT diduga menerima keuntungan uang dari program ini senilai Rp. 135.325.000.

Setelah kasus tersebut dilimpahkan oleh penyidik satuan Reskrim Polres Gorontalo, Kejari Gorontalo Utara langsung melakukan penahanan kepada terdakwa AT. Dan langsung menggiringnya ke hotel prodeo Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kota Gorontalo.

Saat dikonfirmasi, Kepala Kejaksaan Negeri Gorontalo Topik Gunawan, SH, MH membenarkan hal itu. Dirinya menuturkan sebelum melakukan penahanan, pihaknya sudah memeriksa kurang lebih seratus saksi.

“Sangat mungkin akan ada penambahan tersangka. Karena dari jumlah kerugian negara sesuai hasil audit dari BPKP sekitar Rp. 698.537.950, sementara AT mendapat keuntungan senilai Rp 135.325.000. Dari situ, sangat memungkinkan akan ada penambahan tersangka,” kata Topik.
Dirinya menambahkan bahwa AT dijerat dengan pasal 2 ayat Jo, Pasal 18 ayat 1, 2 dan 3, Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.(tr58/gp/hg)

(Visited 3 times, 1 visits today)

Komentar