Senin, 10 Mei 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Kebijakan Legalisasi Miras Menuai Kritik 

Oleh Deice Pomalingo , dalam Legislatif , pada Selasa, 2 Maret 2021 | 18:05 WITA Tag: ,
  Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Syam T. Ase


Hargo.co.id, GORONTALO – Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatur perizinan investasi untuk industri minuman keras (miras) atau beralkohol diberikan di empat provinsi, Bali, Nusa Tenggara Timur, Papua dan Sulawesi Utara, dikritik politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Syam T Ase, Selasa (02/03/2021).

Menurutnya, tidak ada alasan untuk tidak menolak kebijakan Presiden Jokowi yang akan diteken 2 September 2021 dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Aturan itu merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“Tidak ada alasan, kami menolak seluruh dalil (Presiden Jokowi) yang melegalkan industri minuman keras,” kata Syam T Ase di Gedung DPR. 

Syam mengatakan, sejak dulu kala seluruh elemen masyarakat sudah tahu bahwa pemicu utama munculnya tindak kriminalitas  karena dipengaruhi oleh dampak menenggak minuman keras. 

“Hampir rata-rata tindak kriminalitas seperti kasus penganiayaan, KDRT, pengeroyokan, kekerasan terhadap anak hingga pembunuhan di Indonesia khususnya Gorontalo dipicu karena mengonsumsi minuman beralkohol,” ungkap Syam. 

Aleg tiga periode ini menambahkan, kekhawatiran saya, terlebih dari daerah yang dilegalkan oleh Presiden Jokowi salah satunya adalah tetangga Gorontalo, yakni Sulawesi Utara.

“Untuk itu, saya menyarankan agar Presiden mencabut keputusan yang telah ditandatangani demi melindungi daerah dari pengaruh minuman keras, keputusan Presiden Jokowi sama saja memberi ruang atas peredaran minum keras, tentu ini bahaya bagi generasi bangsa maka harus dicabut aturan itu,” tegas Syam.  (wie/adv/hargo)

BACA  DPRD Minta Tunda Pelantikan Kades Hutabohu, Ada Apa Ya?

Komentar