Sabtu, 27 November 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Kejati Sita 78 Dokumen Pembangunan Kantor DPRD Kabgor

Oleh Berita Hargo , dalam Gorontalo , pada Rabu, 15 Agustus 2018 | 01:00 AM Tag: ,
  

Hargo.co.id, GORONTALO – Penggeledahan yang dilakukan Kejati Gorontalo di Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Pemukiman, Kabupaten Gorontalo (Kabgor) menyita sedikitnya 78 dokuman. Itu terkait dnegan pembangunan Kantor DPRD Kabgor yang hingga saat ini belum selesai.

Penggeledahan yang berlangsung pada Selasa (14/08/2018) itu, dilakukan karena mengindikasikan adanya dugaan korupsi dalam proyek yang menggunakan anggaran miliyaran rupiah tersebut. Informasi yang berhasil dihimpun, Tim Penyidik Kejati yang dipimpin oleh Agus Wirawan melakukan penggeledahan dibeberapa ruangan PU gudang penyimpanan arsip, ruang dokumen kontrak dan ruang dokumen kepegawaian.

“Tak ada pemberitahuan terlebih dahulu. Saya kaget, kok teman-teman lebih dulu tahu dari saya ya, kalo ada penggeladahan di kantor saya. Tapi memang tadi pagi saya ditelefon oleh salah satu dari pihak Kejati, katanya akan datang di kantor. Pikiran saya hanya untuk silaturahim, tapi pas sampai tiba-tiba langsung melakukan penggeledahan arsip dokumen proyek pekerjaan gedung DPRD,” kata Kepala Dinas PU dan Pemukiman Kabgor, Doni Lahati.

Dirinya lantas menjelaskan, kedatangan tim dari kejati untuk melengkapi berkas kasus dugaan tindak pidana korupsi Kabgor, atas kasus proyek pembangunan gedung DPRD.

Penggeledahan yang dimulai pukul 11.00 Wita hingga pukul 17.15 Wita itu, menurut Agus Wirawan berhasil menyita 78 dokumen. Itupun dikatakan olehnya, belum secara keseluruhan, karena beberapa dokumen yang dibutuhkan hilang, tetapi pihaknya meminta kepada Dinas PU untuk terus mencari dokumen yang dibutuhkan. (Baca selengkapnya di Gorontalo Post edisi Rabu 15 Agustus 2018)

“Memang tim kami cukup kesulitan dalam penggedahan, karena yang dilakukan mendata dan menverifikasi dokumen-dokumen mana saja yang dibutuhkan. Ditambah photo kopi harus di lakukan legislasi oleh kepada Dinas. Dokumen yang akan disita adalah dokumen lama terkait pembangunan Gedung DPRD tahun 2008,” ujat Agus Wirawan.

Lebih lanjut dikatakan olehnya, dari kasus ini kerugian negara sebesar satu milyar lebih, dan kejaksaan tinggi baru menetapkan satu tersangka, yakni berinisial YH yang merupakan. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang juga sebagai PTK dalam proyek tersebut.

“Kasus ini pada 2017 seharusnya telah dimulai, tapi karena permintaan data yang diajukan tidak diterima, maka pihaknya memutuskan untuk turun langsung di lapangan untuk melakukan penggeledahan,” tutupnya. (ded/hg)

(Visited 1 times, 1 visits today)

Komentar