Kembangkan RS Ainun, Pemprov Gorontalo Temui Tenaga Ahli Independen

Sekretaris Daerah Pemprov Gorontalo, Darda Daraba (Kemeja putih) didampingi Kepala Bappeda Pemprov Gorontalo, Budiyanto Sidiki (kemeja merah) pada pertemuan antara Pemprov Gorontalo dan tenaga ahli independen terkait pengembangan RS Ainun.(foto Istimewa)

-

Hargo.co.id, JAKARTA – Pengembangan Rumah Sakit (RS) Ainun terus diseriusi Pemprov Gorontalo. Ini bisa dilihat dari pertemuan antara Pemprov Gorontalo yang di pimpin Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba dan pimpinan OPD terkait dengan tenaga ahli independen di Menara Ravindo Kebun Sirih Jakarta Pusat, Senin (13/1/2020).

Tujuan pengembangan RS yang ada di kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo ini tak lain agar RS tersebut segera beralih status jadi type B dan menjadi RS rujukan.

Menurut Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo Budiyanto Sidiki, pertemuan itu membahas sejumlah pekerjaan rumah yang diusulkan fraksi DPRD dibahas dalam pertemuan tersebut.

“Yang pertama, beberapa fraksi DPRD meminta untuk mempertimbangkan fasilitas bangunan yang akan dibangun.  Kemudian pengadaan alat-alat kesehatan diusulkan melalui pola Kerjasama Operasional (KSO). Selain itu,  ada beberapa dokumen yang perlu diperbaiki berdasarkan pertimbangan Legal Opinion (LO) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalo,” ungkap Budi yang juga hadir pada pertemuan tersebut.

BACA  Atasi Antrian di SPBU, Gubernur Datangi BPH Migas

Budi menjelaskan, ada persepsi yang berbeda dengan penafsiran Permen 22 tahun 2018 tentang Pembangunan Gedung Negara. Khususnya menyangkut penetapan harga satuan. Rekomendasi Kejaksaan Tinggi agar menggunakan tenaga ahli independen.

“Nah atas dasar inilah kami menyurat ke Bappenas untuk meminta bantuan tenaga independen. Kenapa ke bappenas, supaya kita menjaga jangan sampai kalau kita sendiri yang menunjuk tenaga independen nanti dikira kita yang tidak independen,” ujar Budi.

BACA  Pemprov Gorontalo Intensifkan Layanan Samsat Keliling 

Menurutnya, tenaga ahli yang ditunjuk bappenas ini kapasitasnya luar biasa. Setelah beberapa kali mendapatkan paparan dari tenaga ahli tersebut, Pemprov Gorontalo kemudian mendapatkan surat rekomendasi per tanggal 13 Januari 2020. Surat rekomendasi itu berisi laporan tenaga ahli independen terkait kajian estimasi beban capital expenditure (capex).

“Beberapa hari menjelang Desember sampai dengan Januari kita maraton membahas. Dan alhamdulillah hari ini kita hampir memfinalkan perhitungan-perhitungan setelah memperhatikan masukan dari tenaga ahli sebagai tindak lanjut dari LO Kejaksaan kemudian juga memperhatikan beberapa masukan dari DPRD,” terang Budi

Pemprov gorontalo  akan melaksanakan pembahasan lanjutan pada besok hari dengan tenaga ahli independen terkait rekomendasi DPRD mengenai alat kesehatan (Alkes) yang perlu di KSO kan. Serta akan mengundang secara terbuka lewat media nasional untuk mendengar pandangan vendor atau distributor terhadap alkes yang diminati.

BACA  Pecat ASN Terlibat Narkoba, Gubernur: Sudah Cukup Delapan Tahun Saya Peringati

“Pada intinya kami sangat menghargai semua masukan dari berbagai pihak termasuk DPRD yang meminta kita untuk melihat lagi beberapa komponen dari bangunan-bangunan yang belum dibutuhkan. Komponen bangunan yang tidak termasuk dalam pelayanan rumah sakit itu sudah kita keluarkan meliputi rumah singga, plaza, dan rumah dinas yang akan kita finalkan besok,” pungkasnya.

Sebelumnya, ditempat yang sama juga Pemprov Gorontalo menemui ACT konsultan dan ESQ Group dalam rangka program pengembangan budaya kerja dikalangan ASN Provinsi Gorontalo.(adv/rwf/hg)