Selasa, 30 November 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Keterwakilan Perempuan Capai 37 Persen

Oleh Berita Hargo , dalam Gorontalo Kabar Politik , pada Jumat, 20 Juli 2018 | 17:00 PM Tag: , ,
  

Hargo.co.id, GORONTALO – Pasca penutupan pendaftaran, Selasa (17/7). Daftar caleg yang diajukan oleh partai politik (Parpol) mulai diverifikasi kelengkapan admdinistrasi para calon. Khusus untuk Deprov Gorontalo, hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo tercatat ada 516 bacaleg yang didaftarkan.

Para caleg itu diusulkan oleh 14 partai politik (parpol). Sedianya ada 16 parpol yang dinyatakan sebagai peserta Pemilu 2019. Namun ada dua parpol yakni Partai Keadilan Pembangunan Indonesia (PKPI) dan Partai Garuda tak memasukkan daftar usulan caleg.

Di sisi lain, bila dikalikan dengan jumlah kursi Deprov sebanyak 45 kursi, maka seyogiyanya jumlah caleg Deprov Gorontalo sebanyak 630 orang. Akan tetapi ada beberapa parpol yang memutuskan tak mengusulkan caleg 100 persen dari jumlah kursi yang dialokasikan setiap dapil.

Contohnya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Partai yang mengangkat jargonya partai anak muda itu hanya mengusulkan daftar caleg di dua dapil. Yakni di Dapil Gorontalo 1 (Kota Gorontalo) dan Dapil Gorontalo V (Gorontalo Utara). Jumlah caleg yang diusulkan pun tak 100 persen dari kursi yang tersedia. Baik di Kota Gorontalo dan Gorontalo Utara, PSI hanya mengusulkan 3 caleg.

Sementara itu dari 516 bacaleg yang didaftarkan, sebanyak 194 di antaranya merupakan bacaleg perempuan. Dari jumlah tersebut maka keterwakilan kaum perempuan dalam daftar Bacaleg Deprov Gorontalo mencapai 37 persen.

“KPU masih melakukan verifikasi administrasi syarat calon,” ujar Ketua KPU Provinsi Gorontalo Fadliyanto Koem saat ditemui Gorontalo Post, Kamis (19/07/2018).

Menurut Fadliyanto Koem, bagi bacaleg yang belum memenuhi syarat calon (tak lulus berkas) maka parpol diberikan kesempatan untuk menyampaikan perbaikan/melengkapi kekurangan. Pemenuhan kekurangan berkas dibuka sejak 21 Juli hingga 24 Juli 2018.

“Apabila sampai waktu yang ditentukan tidak memperbaikinya, maka calon tersebut dinyatakan gugur dan tidak boleh ikut dalam pencalonan,” ujar Fadliyanto.

Menurut mantan Ketua KPU Gorontalo Utara itu, apabila parpol mengajukan calon pengganti untuk bacaleg yang tak memenuhi syarat calon maka dibolehkan pada masa perbaikan daftar calon sementara. “Namun hanya bisa mengganti nama calon. Bukan nomor urut calon,” tegas Fadliyanto mengakhiri pembicaraan.(tr59/gp/hg)

(Visited 1 times, 1 visits today)

Komentar