Selasa, 24 November 2020
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Ketua DKPP Minta Paslon Fokus Rebut Simpati Rakyat

Oleh Berita Hargo , dalam Gorontalo , pada Sabtu, 1 Oktober 2016 | 16:42 WITA Tag: , ,
  


GORONTALO, Hargo.co.id – Jelang penetapan pasangan calon (Paslon), Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof.Dr.Jimly Asshiddiqie menyarankan agar semua peserta Pilkada fokus dengan dengan dirinya sendiri. Fokus dengan program kampanyenya untuk merebut simpati pemilih.

“Kalau ada calon yang melanggar, biar menjadi urusan negara. KPU dan Bawaslu adalah representasi negara yang akan mengurus semua itu,” terang Jimly Asshiddiqie.

Sebelumnya saat menjadi pembicara pada seminar nasional Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) di UNG, Jumat (30/9), Jimly juga menekankan, para calon kepala daerah harus lebih fokus menjual program untuk mensejahterakan masyarakat.

BACA  Infrastruktur Memadai, Rusli Habibie Ajak Berinvestasi di Gorontalo

“Buatlah statmen yang membuat rakyat senang, misalnya ketika saya terpilih insya Allah saya akan bekerja dengan baik, dan kalau tidak terpilih tidak apa-apa juga, begitu statment yang harus dibuat, dan perbanyak senyum dengan masyarakat,” ungkap Prof. Jimly.

Ketua DPP Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ini menambahkan, Gorontalo pernah menjadi salah satu daerah yang paling ribut dalam melaksanakan Pilkada, yakni pada Pemilihan Walikota (Pilwako) 2013 lalu. Karena itu dia meminta kepada semua pihak untuk belajar dari Pilwako.

BACA  Wisata Pertanian Bone Bolango Terapkan Penerapan Protokol Kesehatan

“Pilwako itu jadi pelajaran bagi semua penyelenggara pemilu di Gorontalo, baik KPU maupun Bawaslu, dan kepada partai politik yang mengusung calon jangan ribut-ribut, berusahalah dengan baik dalam memenangkan pertarungan,” ungkap Jimli.

Dirinya juga menambahkan pilkada ini hanya salah satu bagian dalam melaksanakan proses demokrasi dengan melahirkan pemimpin yang sangat dinantikan masyarakat.

BACA  Tradisi Walima di Gorontalo Tak Abaikan Protokol Kesehatan

“Sehingga itu dia diatur paling lama sepuluh tahun. Setiap lima tahun dievaluasi, kalau pemimpin berhasil maka akan dipilih lagi oleh rakyat untuk melanjutkan kepemimpinannya lima tahun. Tapi kalau tidak tentu ada orang yang mengganti dan itu pilihan rakyat, setelah pilkada semuanya pasti akan berjalan dengan normal seperti biasanya,” kata Jimly. (tr-45/wan/san/hargo)


Komentar