Rabu, 21 Oktober 2020
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Ketua DPRD Gorontalo Utara Duga Perda APBD Cacat Hukum

Oleh Alosius M. Budiman , dalam Advertorial Legislatif , pada Kamis, 3 September 2020 | 00:05 WITA Tag: ,
  Ketua DPRD Gorontalo Utara, Djafar Ismail


Hargo.co.id, GORONTALo – Ketua DPRD Gorontalo Utara (Gorut), Djafar Ismail menduga jika Perda APBD cacat hukum. Alasannya tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam regulasi.

Penegasan tersebut disampaikan oleh Djafar Ismail pada saat pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD Perubahan Gorontalo Utara tahun anggaran 2020, Selasa (01/09/2020).

Dalam pembahasan tersebut, berulang kali Djafar Ismail menegaskan dan mempertanyakan beberapa hal. Namun ketika pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab oleh pihak eksekutif, maka pihaknya kemungkinan tidak akan membahas perubahan. Bahkan Djafar Ismail juga bertanya APBD Induk yang mana yang digunakan oleh pihak eksekutif pada tahun anggaran 2020 saat ini.

BACA  Tingkatkan Mitigasi, Kawasan Siaga Bencana Dicanangkan

“Pasalnya dari berbagai informasi yang ada, banyak angka-angka pada APBD diduga hilang entah kemana tanpa melalui prosedur pergeseran sebagaimana yang telah ditetapkan,” kata Djafar Ismail.

Yang jadi pertanyaannya, kata Djafar Ismail, siapa dalang di balik dugaan hilangnya sejumlah anggaran yang ada dalam APBD Induk tersebut.

BACA  Masuk Destinasi Wisata Bone Bolango, Wajib Patuhi Protokol Kesehatan

“APBD merupakan produk hukum dan telah diketuk dan itu merupakan Peraturan Daerah (Perda), namun ketika produk hukum tersebut dirubah secara sepihak tanpa melalui prosedur maka ini kan sebuah pelecehan terhadap lembaga yang membahas dan mengesahkan produk hukum tersebut,” tegasnya.

Dari pembahasan tersebut, terungkap bahwa ada dugaan hilangnya sejumlah anggaran seperti yang ada di BPMDes yang peruntukannya untuk pendamping desa ceria yang diduga telah hilang sebagiannya yakni Rp 1,8 miliar dan sisanya hanya Rp 500 juta.

BACA  Butuh Perawatan, Fasilitas Daerah Jangan Dibiarkan Rusak Percuma

“Kemana dan untuk apa uang tersebut dan siapa yang menggesernya.” Tegas Djafar Ismail.

Hanya saja dari penjelasan eksekutif yang hadir dalam kesempatan tersebut dan mengundang tanya bahwa ada hal-hal yang penjelasannya tidak dapat disampaikan di ruang publik terbuka karena satu dan lain hal. Namun demikian terhadap kelembagaan DPRD, seakan tidak dianggap oleh eksekutif dan ini ada dugaan pelecehan terhadap lembaga. (abk/adv/hg)


Komentar