Senin, 30 November 2020
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Kisruh Antara PG Tolangohula-Warga Diselesaikan di DPRD

Oleh Deice Pomalingo , dalam Advertorial Legislatif , pada Rabu, 14 Oktober 2020 | 03:30 WITA Tag:
  Suasana RDP antara PG Tolanggohula dengan masyarakat yang polemiknya dicarikan solusi oleh DPRD, selasa kemarin. (Foto Itimewa/HUMAS)


Hargo.co.id, GORONTALO – Polemik antara warga yang diadukan melalui  aktivis Greenleaf dengan Pabrik Gula Tolagohula ke Komisi l akhir bulan kemarin, akhirnya dicarikan solusi oleh DPRD melalui rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar oleh komisi gabungan, di ruang sidang DPRD Kabupaten Gorontalo, selasa (13/10).

Seperti diketahui akhir bulan September kemarin, Komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo menerima aduan aktivis lingkungan Greenleaf Gorontalo soal temuan pada aktivitas PT Pabrik Gula Tolangohula yang dinilai tidak sesuai aturan.

Anggota Komisi I DPRD, Rahmat Hasan yang menerima aspirasi masyarakat tersebut mengatakan, dalam isi surat aduan permintaan rapat dengar pendapat Greenleaf, bahwa pabrik gula melakukan pemindahan sungai tanpa rekomendasi dari BWS Sulawesi II dan pertimbangan teknis dari DLH dan SDA Kabupaten Gorontalo.

BACA  DPRD Minta Sektor Pariwisata Optimalkan Protokol Kesehatan

“Soal pembakaran lahan tebu di sejumlah desa, pemasangan tapal batas atau hendom tanpa melibatkan pemerintah desa dan BPN serta masyarakat pemilik lahan yang berbatasan langsung dengan lahan perusahaan,” kata Rahmat mengutip isi surat permintaan RDP Greenleaf,  kala itu.

Bukan hanya itu, Greenleaf menilai pemanfaatan jalan daerah oleh mobil pengangkut tebu yang melebihi batas maksimum. Pemanfaatan jalan yang dibangun menggunakan anggaran dana desa (ADD) tanpa melalui konfirmasi terlebih dahulu dengan pemerintah desa hingga mengakibatkan jalan tersebut rusak. Bahkan, tanaman tebu telah merembet ke badan jalan.

Dari pantauan media ini, RDP ini bukan saja di hadiri oleh manajemen PG Tolangohula tetapi juga oleh kepala desa se Kecamatan Tolangohula. Hasil RDP tersebut, ketua komisi l Syarifudin Bano mengatakan, persoalan yang selalu terulang setiap saat, dimana keluhan beban muatan mobil PG Tolangohula yang merusak jalan menjadi polemik yang selalu muncul di DPRD, karena kapasitas jalan di wilayah tersebut berada di level lll yang kapasitas muatannya hanya berjumlah 8 ton, sementara kapasitas kenderaan yang lewat kapasitasnya diatas dari 8 ton, maka karena permasalah ini sudah berulang selalu masuk di DPRD, sehingga kami DPRD menyepakati merekomendasikan untuk kepala desa membuat portal di jalan desa yang infrastruktur jalan desa dibangun melalui APBD maupun APBDES.

BACA  BPJAMSOSTEK Imbau Pemda Dukung Penuh Implementasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 

“Kita buatkan portal dengan kapasitas tinggi portal setinggi mobil truck yang lewat, karena jika dilihat muatan yang lewat jalan desa melewati kekuatan jalan yang ada,” ungkap Syarifudin.

BACA  Kafilah MTQ Provinsi Gorontalo Siap Bertolak ke Sumatera Barat

Lanjut dikatakan Aleg dapil Boliyohuto cs dengan solusi ini diharapkan tidak aka nada lagi keluhan atas masalah yang sama, sehingga seluruh Kepala Desa harus menindaklanjuti apa yang menjadi rekomendasi dari DPRD, dan juga tonase jalan yang harus dilalui maksimum seberat 8 ton dan ketika itu tidak terpenuhi kami harapkan kepada PG Tolangohula untuk tidak melakukan pembayaran.

“Alhamdulillah dari RDP tadi sudah disepakati dan kenapa kami harus tegas memberikan rekomendasi, karena kondisi jalan yang memang sudah memprihatinkan, karena jika hanya dalam setiap hari lewat satu mobil bisa dimaklumi tetapi kalau dalam sehari lewat 3 sampai 4 mobil tentunya memprihatinkan, sehingga menyebabkan infrastruktur jalan cepat rusak di wilayah tersebut,” tandas aleg tiga periode ini. (wie/adv/hg)


Komentar