Jumat, 7 Oktober 2022
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Kompensasi Pemilik Lahan hanya Rp 14 Juta, Warga Pone Tolak Pembangunan IPLT

Oleh Berita Hargo , dalam Headline Metropolis , pada Sabtu, 5 Agustus 2017 | 10:33 Tag:
  

Hargo.co.id Gorontalo – Pekerjaan pembangunan Instalasi Pembangunan Lumpur Tinja (IPLT) di Kelurahan Pone, Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, rupanya masih punya batu sandungan. Pasalnya, selain ditolak sejumlah warga setempat, kompensasi kepada pemilik lahan seluas 3.000 M2 itu hanya sebesar Rp 14 Juta.

Sebelumnya, IPLT adalah pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari sistem setempat yang diangkut melalui sarana pengangkut lumpur tinja. IPLT juga merupakan tempat pengolahan lumpur tinja yang disedot melalui mekanisme penyedotan terjadwal maupun penyedotan tidak terjadwal dari zeptik tank.

Nah, kebetulan Kabgor mendapatkan program melalui Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Gorontalo dari Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Anggarannya sebesar Rp 3,4 Miliar dari APBN dan sedang dikerjakan oleh PT Rahlin Aulia Mandiri.

Pembangunan IPLT tersebut pun dikerjakan di atas lahan milik Roni Kajiu (52) seluas 3.000 M2. Roni sudah diberikan kompensasi sebesar Rp 14 Juta dan dijanjikan sisa lahannya akan dibuatkan sertifikat tanah.

Namun demikian, Roni yang awalnya sempat menolak ini kini belum mendapatkan sertifikat yang dijanjikan tersebut. Pembayarannya pun dinilai tidak sesuai, “Saya tahu harga tanah di lokasi itu Rp 40 Ribu per meter, pak. Tapi saya cuma dikasih Rp 14 Juta.

Baru dorang janji saya bikin akan sertifikat, tapi sampai sekarang tidak ada,” katanya. Untuk membuktikan lahan tempat dibangunnya IPLT tersebut itu adalah miliknya, Roni mengaku mempunyai surat yang legal dijadikan sebagai alas hak meski awalnya tidak memiliki sertifikat.

Rencana pembangunan IPLT tersebut juga rupanya ditolak oleh warga sekitar. Pasalnya, menurut warga, akan merusak lingkungan. Namun, Alan Naue, salah seorang warga lainnya yang mendukung pembangunan IPLT tersebut tidak menampik jika tidak ada sosialisasi yang baik sebelum pembangunan IPLT tersebut dilaksanakan.

“IPLT sendiri dibangun memang tujuannya untuk menjaga lingkungan. Saya rasa sosialisasinya kepada masyarakat tidak sampai sehingga warga sekitar protes,” katanya.

Sementara itu, Gorontalo Post mencoba untuk mengkonfirmasi terkait ganti rugi lahan yang hanya Rp 14 Juta dari pemerintah daerah. Namun baik Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Asisten III Pemkab Gorontalo sulit ditemui.(tr-56/hg)

(Visited 6 times, 1 visits today)

Komentar