Selasa, 9 Agustus 2022
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Komunikasi dan Koordinasi Minta Ditingkatkan Guna Realisasi Program 

Oleh Admin Hargo , dalam Legislatif , pada Minggu, 26 Juni 2022 | 18:05 Tag: , ,
  Ketua DPRD Gorontalo Utara, Deasy Sandra M. Datau

Hargo.co.id, GORONTALO – Ketua DPRD Gorontalo Utara (Gorut), Deisy S.M Datau mengingatkan kembali kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memperhatikan realisasi pelaksanaan program dan juga terhadap serapan anggaran. 

“Saat ini sudah masuk pada pertengahan tahun anggaran, sehingga setiap program dan juga terhadap realisasi anggarannya harus diperhatikan,” ungkapnya.

Terlebih kata Deisy S.M Datau, untuk Gorontalo Utara, selain Dana Alokasi Khusus (DAK), juga mengelola dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang merupakan pinjaman daerah atau kata lain hutang. 

“Tentunya dalam proses pengelolaannya ada sejumlah aturan dan ketentuan yang ikut serta didalamnya dan itu harus dapat dilaksanakan, karena jika tidak akan menjadi masalah nantinya,” kata Deisy S.M Datau.

Apalagi kata Deisy, terinformasi ada paket pekerjaan yang akan dilakukan lelang atau tender ulang. 

“Tentu ini akan menyita waktu lagi, sehingga OPD terkait yang memiliki paket pekerjaan yang akan dilakukan tender ulang, harus dapat melihat waktu dan lainnya agar program tersebut dapat selesai tepat waktu,” tegasnya.

Lebih lanjut dikatakan oleh Deisy S.M Datau, apalagi jika paket pekerjaan tersebut sumber anggarannya dari dana PEN. 

“Ini juga harus diperhitungkan lagi secara matang dan strategi apa yang akan digunakan oleh OPD terkait agar pekerjaan tersebut dapat selesai sesuai dengan target waktu yang direncanakan,” ujar Deisy S.M Datau.

Selain itu juga, Deisy mengingatkan kepada pihak eksekutif harus dapat menjalin komunikasi dan koordinasi dengan maksimal. 

“Dengan komunikasi dan koordinasi yang maksimal, tentu itu akan lebih menunjang pelaksanaan program pembangunan daerah dan mengurangi miskomunikasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan program pembangunan daerah,” jelasnya.

Menyikapi persoalan tender ulang tersebut, Deisy S.M Datau menilai bahwa itu merupakan ranah eksekutif terutama dinas yang memiliki program tersebut. 

“Hanya saja ketika komunikasi dan koordinasi yang dinaungi oleh satu komando, maka ini dapat mengurangi persoalan-persoalan yang dapat menghambat pembangunan daerah,” tandasnya. (***)

 

Penulis: Alosius M. Budiman

(Visited 13 times, 1 visits today)

Komentar