Kamis, 22 Oktober 2020
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Konflik Perebutan Wilayah Gorut-Buol Memanas

Oleh Fajriansyach , dalam Headline Metropolis , pada Jumat, 4 Mei 2018 | 15:13 WITA Tag: , , , ,
  


GORONTALO, Hargo.co.id – Hubungan dua daerah bertetangga, Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut), Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) memanas. Ratusan warga yang tergabung dalam Gerakan Pemuda untuk Rakyat (Gempur) berbondong-bondong memadati perbatasan Gorontalo-Sulteng di Desa Tolite Jaya, Tolinggula, Kamis (3/5). Mereka berkumpul di jalan akses Tolinggula-Buol. Massa turut membakar ban bekas.

Aksi massa Gempur itu dilakukan menyambut kedatangan tim verifikasi tapal batas Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sambil menenteng poster, massa menyuarakan penolakan perubahan tapal batas Gorontalo-Sulteng yang terletak di Desa Wumu, Kecamatan Palele, Sulawesi Tengah.

Penolakan itu disuarakan karena adanya permintaan Pemkab Buol untuk mengubah tapal batas Gorontalo-Sulteng. Dari sebelumnya berada di punggung Gunung di Desa Wumu, Kecamatan Palele menjadi di sisi sungai Tolinggula (mengikuti batas alam,red).

Masalahnya, perubahan tapal batas itu akan berimplikasi pada keberadaan 10 desa di Kecamatan Tolinggula. Jika perubahan tersebut disetujui oleh Kemendagri secara otomatis 10 desa tersebut menjadi wilayah Kabupaten Boul. Meliputi Desa Cempaka Putih, Ilomangga, Ilotunggulo, Limbato, Molanga, Papualangi, Tolinggula Pantai, Tolinggula Tengah, Tolinggula Ulu serta Tolite Jaya.

BACA  Proyek Jalan Pilolalenga - Biluhu Ditargetkan Selesai Akhir Tahun

Orator massa aksi Sahril Yusuf mengatakan, Pemerintah (Kemendagri) harus mengembalikan posisi tapal batas di Dusun Margasatwa, Desa Papualangi pada posisi sebenarnya. Selanjutnya tidak lagi mengubah tapal batas antara Gorotalo-Sulteng yang sudah dimuat dalam Keputusan Keresidenan Manado Nomor 700 tanggal 12 Novemberr 1898.

“Dalam keputusan tersebut, tapal batas berada di punggung gunung, bukan di sungai Tolinggula,” kata Sahril.
Sahril juga turut meminta agar Kemendgari dapat merekomendasikan kepada Kominfo untuk mengubah nama jalan Trans Buol-Gorontalo yang terdapat di google map.

“Nama jalan itu harus diganti jalan Trans Sulawesi,” katanya. Arifin, orator massa lainnya menyuarakan, Kemendagri harus berlaku adil dalam menyelesaikan tapal batas Gorontal-Buol di Kecamatan Tolinggula. Menurutnya, memang secara histori antara Buol dan Gorontalo tak bisa dipisahkan. Namun hal itu tak lantas mencederai batas-batas administratif antara dua daerah.

BACA  Situs DPR Diretas Jadi Dewan Pengkhianat Rakyat, Pelaku Langsung Diburu

“Dari awal perjanjian tapal batas berada pada punggung bukit, bukan berada di Sungai Tolinggula,” tegas Arifin. Lebih lanjut Arifin menegaskan, Kemendagri harus segera memberi kepastian hukum terkait batas wilayah Gorontalo-Sulteng yang berada di Kecamatan Tolinggula.

“Batas yang sudah disepakati jangan diubah-ubah. Kami atas nama 10 desa tidak akan memberikan sejengkal tanah kami kepada daerah lain,” kata Arifin dengan nada berapi-api.

Camat Tolinggula Rizal Kune mengemukakan, apabila pemerintah pusat nantinya menetapkan titik koordinat perbatas di Sungai Tolinggula, maka kerugian terbesar dialami Gorontalo, khususnya Gorontalo Utara.

“Jarak tapal batas yang ada saat ini sampai ke Sungai Tolinggula kurang lebih 12 Km. Tentunya ini juga akan berdampak terhadap berbagai sektor, utamanya dalam hal penganggaran dari Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Gorut,” kata Rizal Kune.

BACA  Tak Terima Hasil Pleno, Pendukung Nelson-Hendra Kepung Bawaslu

Untuk itu Rizal berharap, masalah tapal batas ini diselesaikan secara profesional. “Dengan begitu permasalahan tapal batas tidak berdampak buruk bagi daerah. Utamanya dari segi stabilitas masyarakat di perbatasan,” ungkap Rizal.

Sementara itu Kasubdit Batas tim PBD Pusat Kemendagri Wardani saat menerima aspirasi massa menyampaikan, Kemendagri membutuhkan batas daerah yang jelas. Sehingga pihaknya turun menyurvei data-data antar wilayah yang menjadi over claim. “Kunjungan tim saat ini belum untuk menentukan batas wilayah, namun untuk mensurvei guna mencari fakta-fakta berdasarkan data yang ada di masing-masing pemerintah daerah,” ujar Wardani menegaskan.

Ia pun berharap pemerintah daerah tak memprovokasi masyarakat berkaitan tapal batas. “Kami datang untuk memastikan tanggung jawab masing-masing pemerintah daerah untuk wilayahnya,” ujarnya. (idm/hg)


Komentar