Jumat, 15 Januari 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



KPK Ciduk Empat Hakim dan Dua Panitera PN Medan

Oleh Fajriansyach , dalam Headline Kabar Nusantara , pada Rabu, 29 Agustus 2018 | 11:00 WITA Tag: , ,
  


Hargo.co.id, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT), Selasa (28/8). Kali ini OTT dilakukan di Pengadilan Negeri (PN) Medan. Sebanyak 6 orang diamankan dalam operasi tersebut. Terdiri empat orang hakim dan dua orang panitera di PN Medan.

Informasi yang dirangkum, empat hakim yang diamankan yakni Marsudin Nainggolan yang juga Ketua PN Medan, Wahyu Prasetyo Wibowo yang juga Wakil Ketua PN Medan, Sontan Meraoke Sinaga serta hakim adhock Tipikor Merry Purba. Sementara dua panitera masing-masing Elpandi dan Oloan Sirait.

Dalam OTT, penyidik KPK mengamankan sejumlah uang dalam bentuk Dolar Singapura. Ditengarai penangkapan aparat penegak hukum itu berkaitan penanganan perkara korupsi dengan terdakwa Tamin Sukardi. Perkara tersebut ditangani majelis hakim Wahyu Prasetyo Wibowo, Sontan Meraoke Sinaga, Merry Purba dan panitera pengganti Alfandi.

Tamin Sukardi diketahui menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN 2. Dari hasil persidangan, Tamin divonis pidana penjara selama 6 tahun dan denda Rp 500 juta (subsider 6 bulan penjara).

BACA  Bebas Usai Salat Subuh, Rombongan Abu Bakar Ba'asyir Diiringi Ambulans

Humas PN Medan Erintuah Damanik membenarkan penangkapan empat hakim dan dua panitera PN Medan oleh KPK. Menurutya, pasca penangkapan sejumlah meja hakim sudah disegel.

“Meja Sontan dan Merry sudah disegel,” tandasnya. Belum diketahui apa penyebab kasus penangkapan itu. Erintuah memilih irit bicara. Para petinggi PN Medan itu dikabarkan dibawa ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Namun Kasipenkum Kejati Sumut belum mendapat kabar ada KPK yang datang ke kantornya di Jalan Sisingamangaraja.

Wakil ketua KPK Basaria Panjaitan sudah membenarkan penangkapan oknum hakim di PN Medan.

“Ya benar, ada kegiatan tim penindakan di Medan dalam beberapa hari ini. Tadi pagi, Selasa 28 Agustus sampai siang ini, setidaknya 8 orang diamankan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut,” kata Basaria.

Jendral Polwan bintang tiga itu mengungkapkan, dalam penangkapan tersebut turut diamankan pula uang pecahan Dolar Singapura. Namun, dia menuturkan belum bisa merinci jumlah uang yang ditemukan timnya.

“Tim sedang bekerja untuk memverifikasi sejumlah informasi dari masyarakat. Jika ada perkembangan akan di-update kembali. Termasuk beberapa orang yang akan dibawa ke kantor KPK,” ujar Basaria Panjaitan.

BACA  Sebanyak 39 Pegawai Kemenkeu Meninggal Dunia karena Covid-19

Mahkamah Agung (MA) membenarkan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap hakim di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Sumatera Utara. Dalam operasi senyap itu, lembaga antirasuah menciduk delapan orang, termasuk hakim dan panitera.

Terpisah Juru Bicara MA Suhadi mengakui adanya penangkapan hakim dan panitera PN Medan. “Iya, saya dengar dibawa KPK, dari kantornya ke Kejaksaan Tinggi (Sumatera Utara),” kata Suhadi dikutip dari laman cnnindonesia.com.

Namun, Suhadi belum mengetahui secara pasti kasus yang melibatkan para pejabat di lingkungan pengadilan itu. Ia menduga lantaran terdapat hakim ad hoc yang ikut diamankan, OTT yang dilakukan KPK itu terkait perkara tindak pidana korupsi yang tengah disidang.

“Belum ada kejelasannya kasus mana,” ujarnya. Terpisah, Komisi Yudisial (KY) menyatakan prihatin atas OTT KPK hakim di PN Medan, Sumatra Utara. KY mengakui peristiwa ini menjadi tamparan bagi dunia peradilan Indonesia.

“Sekitar tiga tahun lalu, KY pernah mengingatkan pentingnya perubahan mendasar terkait aspek integritas. Namun, hal itu belum sepenuhnya didengar dan berujung terulangnya OTT di lingkungan peradilan,” kata Juru Bicara KY Farid Wajdi dalam keterangan tertulis, Selasa (28/8) dilansir republika.com.

BACA  Kondisi Terkini Perekonomian Selama Masa Pemulihan

Farid mengatakan, KY telah berupaya melakukan serangkaian usaha pencegahan agar kejadian ini tidak berulang kembali. Namun, hari ini kembali terulang peristiwa yang mencoreng dan menjadi tamparan bagi dunia peradilan.

“Kami yakin seluruh jajaran peradilan masih punya energi besar untuk kembali bangkit. Jangan sampai ulah beberapa oknum tersebut menjadi stigma negatif terhadap usaha perbaikan peradilan,” ujarnya.

Dalam rangka pencegahan, KY telah merangkul unsur pimpinan pengadilan untuk bersama-sama meminimalisir potensi terjadinya pelanggaran kode etik. Pimpinan pengadilan harus menjadi teladan yang menampilkan kemuliaan profesi. Pimpinan pengadilan perlu meningkatkan kualitas pengawasan terhadap bawahannya.

“Sekalipun OTT kali ini justru melibatkan unsur pimpinan, KY akan terus melakukan sinergisitas itu. Perlu komitmen yang lebih besar dan tindakan konkret, lebih dari sekadar peraturan. Yang utama, sebagai pimpinan harus memberikan teladan kepada bawahan,” tambah dia.(jpnn/cnn/republika/gp)


Komentar