Rabu, 20 Oktober 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



KPK Dalami Dugaan Gratifikasi Wahyu Setiawan dari Gubernur Papua Barat

Oleh Tirta Gufrianto , dalam Kabar Nusantara , pada Selasa, 25 Agustus 2020 | 08:05 AM Tag: , , ,
  Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan, usai diperiksa di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Rabu (15/1). (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)

Hargo.co.id JAKARTA – Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku akan mengembangkan uang Rp 500 juta yang diduga penerimaan gratifikasi terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Seperti yang dilansir JawaPos.com, Diduga, uang itu merupakan gratifikasi dari Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan.

“Kita mesti analisa kembali pengetahuan bahwa ada pihak-pihak lain yang juga punya andil dalam pemberian uang kepada Wahyu Setiawan melalui salah satu anggota KPU Tamrin Payopo, yang memang sebagaimana fakta sidang tersebut disampaikan uang itu seumbernya dari Gubernur Papua Barat,” kata Jaksa KPK Takdir Suhan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (24/8).

Takdir mengaku, Jaksa KPK masih menunggu salinan putusan dari PN Tipikor Jakarta

“Makanya kami mesti menunggu salinan putusan lengkap untuk kami analisa kembali, untuk menentukan langkah apa yang bisa kami tempuh selanjutnya,” beber Takdir.

Takdir mengungkapkan, akan mendiskusikan bersama tim JPU mengenai pengembangan perkara dugaan suap terhadap Wahyu. Terlebih, Hakim PN Jakpus menyatakan, Wahyu terbukti menerima aliran suap sebesar Rp 600 juta dari Saeful Bahri untuk memuluskan pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku.

Selain itu, Wahyu juga terbukti menerima gratifikasi sejumlah Rp500 juta dari Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan. Uang itu diduga diserahkan melalui perantara Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat, Muhammad Thamrin Payapo.

“Analisa kembali, karena bagaimanapun kita juga mesti mendiskusikan dengan tim, kemudian kepada penyidik, fakta-fakta hukum apa yang bisa digali, kaitannya dengan isi putusan tadi yang memang sependapat dengan yang disampaikan didalam tuntutan JPU,” pungkasnya.

Sebelumnya, mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan divonis enam tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Wahyu dinilai terbukti menerima suap dari kader PDI Perjuangan, Saeful Bahri senilai Rp 600 juta.

“Mengadili satu, menyatakan Wahyu Setiawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan kesatu primer, melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kedua,” kata Ketua Ketua Majelis Hakim, Susanti Arsi Wibawani membacakan amar putusan di PN Tipikor Jakarta, Senin (24/8).

Selain pidana penjara, Wahyu juga dijatuhkan hukuman denda senilai Rp 150 juta. Apabila tidak dibayarkan maka diganti kurungan badan selama empat bulan.

Atas perbuatannya, Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio dituntut melanggar Pasal 12 Ayat (1) huruf a atau Pasal 12 Ayat (1) huruf b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Putusan enam tahun penjara yang dijatuhkan PN Tipikor Jakarta terhadap Wahyu lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Wahyu oleh Jaksa KPK dituntut hukuman delapan tahun penjara serta denda Rp 400 juta subsider enam bulan kurungan.

Sementara itu orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina dituntut pidana empat tahun penjara serta denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan. (ksw/mr/jawapos/hg)

 

 

 

*) Artikel ini telah tayang di JawaPos.com dengan judul: “KPK Dalami Dugaan Gratifikasi Wahyu Setiawan dari Gubernur Papua Barat“. pada edisi Senin, 24 Agustus 2020.
(Visited 1 times, 1 visits today)

Komentar