Senin, 25 Januari 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



KPK Diharapkan Berani Mengusut Aliran Duit Haram Bansos ke Partai Politik

Oleh Tirta Gufrianto , dalam Kabar Nusantara , pada Selasa, 15 Desember 2020 | 19:05 WITA Tag: , ,
  Menteri Sosial Juliari P Batubara meninggalkan ruang pemeriksaan di Gedung KPK mengenakan rompi tahanan, Jakarta, Minggu (6/12). Foto: ANTARA/Galih Pradipta


Hargo.co.id, JAKARTA – KPK diharapkan mengusut tuntas aliran duit haram proyek bantuan sosial COVID-19. Termasuk jika aliran itu mengarah ke PDIP, partai di mana mantan Menteri Sosial Juliari Batubara menjabat sebagai wakil bendarhara umum.

Dilansir dari JPNN.com, Menurut koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, KPK harus memeriksa setiap pihak yang terindikasi ikut menikmati duit haram terkait pengadaan bantuan sosial COVID-19.

“Semua orang, tidak ada kecuali, dapat dipanggil sebagai saksi, jika ditemukan keterkaitan dengan peristiwanya,” kata Boyamin saat dihubungi, Senin (14/12).

BACA  KNKT Sebut Data FDR Sriwijaya Air SJ182 Sudah Diunduh

Seperti diketahui, KPK telah menyita uang tunai Rp 17 miliar yang diterima Juliari dari vendor paket bansos COVID-19.

Namun, patut diduga total uang suap yang dikeluarkan pihak vendor demi mendapat proyek tersebut sebenarnya jauh lebih besar. Pasalnya, KPK sendiri mengatakan bahwa pihak swasta menyetor Rp 10 ribu per paket bantuan.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhan setuju KPK perlu melihat kemungkinan uang haram proyek bansos mengalir ke partai banteng moncong putih.

Salah satu caranya adalah dengan memeriksa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristiyanto.

BACA  BMKG Beri Peringatan Dini soal Potensi Cuaca Ekstrem, Masyarakat Tolong Waspada!

“Sebenarnya siapapun yang terkait dengan perkara ini, seharusnya tidak menjadi ganjalan bagi KPK untuk dapat memeriksa mereka yang nantinya akan dilihat kaitannya dalam kasus ini,” kata Kurnia saat dihubungi, Selasa (15/12).

Meski begitu, dia mengakui bahwa setiap langkah yang diambil KPK dalam mengusut sebuah kasus harus berdasarkan bukti-bukti dan fakta yang valid.

Sebelumnya, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan bahwa seluruh saksi yang mengetahui rangkaian konstruksi hukum dalam kasus dugaan korupsi bansos akan diperiksa.

BACA  Satgas Minta Masyarakat Hindari 5 Aktivitas Ini Selama Tahun Baruan

Dia menegaskan bahwa KPK tidak peduli dengan jabatan pihak-pihak yang dianggap layak menjadi saksi. Karena itu, jika nantinya penyidik memerlukan keterangan Megawati atau Hasto, maka mereka pasti diperiksa.

“Kami akan panggil orang yang mengetahui, merasakan dan melihat peristiwa pidana ini,” tegasnya.(dil/jpnn/hg)

 

 

 

 

*) Artikel ini telah tayang di JPNN.com, dengan judul: “KPK Diharapkan Berani Mengusut Aliran Duit Haram Bansos COVID-19 ke Partai Politik“. Pada edisi Selasa, 15 Desember 2020.

Komentar