Selasa, 15 Juni 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



KPK Siap Kawal Anggaran Kementerian PUPR Sebesar Rp 120 Triliun

Oleh Jamal De Marshall , dalam Kabar Nusantara , pada Jumat, 31 Januari 2020 | 12:05 WITA Tag: , ,
  Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (Romys Binekasri/ JawaPos.com)


Hargo.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambangi Gedung Kementerian PUPR, Jakarta. Kunjungan KPK itu dalam rangka pencegahan korupsi di kementerian dan seluruh proyek infrastruktur. Ini merupakan kunjungan KPK ke 14 dari beberapa kementerian dan lembaga.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan, tahun ini cukup banyak pekerjaan yang dikerjakan oleh kementerian dengan dana sekitar Rp 120 triliun dari alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020.

BACA  Menhan Prabowo Subianto: Banyak Alutsista Indonesia Sudah Tua Harus Diganti

“Jadi, jelas ini dalam rangka menegaskan kembali pencegahan korupsi. Walaupun penindakan tetap dilakukan, kalau itu terjadi penyimpangan-penyimpangan pelanggaran hukum. Tapi diutamakan pencegahan,” ujarnya di Kantornya, Jumat (31/1).

Menurutnya, banyaknya jumlah proyek infrastruktur kerap kali terdapat penyalahgunaan wewenang. Sehingga, pihaknya meminta KPK untuk mendampingi penggunaan anggaran negara.

“APBN Rp 120 triliun, tapi yang ditanggung jawabi oleh PU termasuk KPBU. Yang tidak kurang dari Rp 200 triliun juga. Ini anggaran yang besar untuk pembangunan infrastruktur,” tuturnya.

BACA  Menko PMK Sebut Dana Haji Dijamin Aman

Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, hal ini dilakukan karena sesuai dengan rencana pembangunan Nasional terkait dengan melanjutkan pembangunan infrastruktur dan terkait dengan Program strategi nasional pencegahan korupsi Sebagaimana Perpres no 4 tahun 2018.

“Alhamdulillah mendengar paparan bapak Menteri PUPR, beliau sudah melakukan kegiatan setidak-tidaknya ada 9 strategi yang dilakukan beliau supaya tidak terjadi korupsi,” tuturnya.

BACA  Jangan Remehkan Covid Pada Anak, 40 Persen dengan Riwayat Komorbid Meninggal

Menurutnya, setiap program nasional dan rencana kegiatan kementerian atau lembaga harus berjalan transparan dan akuntabel sehingga dapat terwujudnya tujuan nasional yaitu Indonesia yang cerdas maju dan sejahtera. “Kita terus bekerja untuk memastikan NKRI bebas dari korupsi,” tutupnya.

*Berita ini juga terbit di jawapos.com edisi jumat 31 januari 2020


Komentar