Sabtu, 4 Juli 2020
Dari Gorontalo untuk Indonesia



KPK Tertibkan Tiga Rumah Makan dan Satu Hotel di Kota Gorontalo

Oleh Zulkifli Tampolo , dalam Metropolis , pada Jumat, 29 November 2019 | 18:13 WITA Tag:
  


Hargo.co.id, GORONTALO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama dengan pemerintah Kota Gorontalo melakukan penertiban terhadap tiga rumah makan dan satu hotel di Kota Gorontalo. Penertiban tersebut dilakukan karena rumah makan serta hotel tersebut belum melakukan pembayaran pajak.

Informasi yang dirangkum Hargo.co.id, rumah makan dan hotel yang ditertibkan tersebut diantaranya RM. Mas Joko 99 yang terletak di jalan Cokroaminoto, RM. Coto Daeng Je’ne Berang yang terletak di jalan Panjaitan, dan RM. Terapung Ainun yang terletak di jalan Sudirman, serta New Melati Hotel yang terletak di Jalan Wolter Monginsidi, Kota Gorontalo.

BACA  Judi, Empat Orang Warga Boalemo Diciduk Polisi

Penertiban terhadap Rumah Makan dan Hotel itu dilakukan dengan cara menempelkan stiker wajib pajak di dinding maupun bagian kaca bangunan. Namun apabila pemilik usaha telah melunasi pajak, maka stiker tersebut akan dicabut kembali.

Anggota Koordinator dan Supervisi Pencegahan KPK RI untuk Wilayah Gorontalo, Friesmount Wongso mengungkapkan, rumah makan dan hotel yang ditertibkan itu, merupakan tempat usaha yang telah menungggak karena belum melunasi pajak, atau tidak patuh dalam membayar Pajak Daerah.

BACA  Polres Gorontalo Kota Amankan Enam Pemuda, Ingin Tahu Kenapa?

“Mereka menunggak pajak, dan sebelum kami tertibkan terlebih dahulu kami berikan peringatan sebanyak tiga kali. Namun peringatan tersebut tak diindahkan dan mereka masih belum melunasi pajak, sehingga kami tertibkan dengan menempelkan stiker wajib pajak,” tegasnya.

BACA  Jadi Korban Banjir, Ratusan Warga Diungsikan ke Kantor Walikota Gorontalo

Stiker yang ditempelkan itu sendiri merupakan pertanda bahwa rumah makan dan hotel tersebut, belum membayar pajak daerah dan ketika pajak tersebut tetap tidak dibayar atau dilunasi, maka rekening pemilik rumah makan dan hotel tersebut akan diblokir.

“Dinas Pajak Daerah nantinya akan melakukan penetapan pajak serta akan memberikan tindakan kepada pemilik usaha yang belum membayar pajak, hingga dengan memblokir rekening mereka,” tandas Friesmount Wongso.(zul/hg)


Komentar