Rabu, 20 Januari 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



KPU Kota Terjepit

Oleh Berita Hargo , dalam Gorontalo Headline , pada Kamis, 22 Februari 2018 | 10:05 WITA Tag: ,
  


Hargo.co.id– Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Gorontalo benar-benar membutuhkan tenaga ekstra menghadapi sidang sengketa Pilwako. Alasannya, posisi lembaga penyelenggara Pemilu tersebut makin terjepit. Itu setelah pasangan Adhan Dambea-Hardi Hemeto (ADHA) dan Marten Taha-Ryan F.Kono (MATAHARI) sama-sama menyalahkan KPU Kota Gorontalo.

Kubu ADHA melalui saksi Ahli Hukum Tata Negara Denny Indrayana menyatakan KPU Kota Gorontalo melanggar aturan lantaran menerima berkas perbaikan syarat calon diluar jadwal. Yakni pada 26 Januari 2018. Sebaliknya kubu MATAHARI membantah memasukkan berkas perbaikan syarat calon pada 26 Januari 2018.

Menariknya, kubu kandidat incumbent itu mempertanyakan balik ke KPU siapa yang memasukkan berkas perbaikan syarat calon pada 26 Januari 2018.Bantahan dan pertanyaan balik itu disampaikan saksi fakta yang diajukan kubu Matahari. Yakni petugas penghubung (Liasion Officer/LO) tim MATAHARI Muhammad Kamanadali dan Yudin Laliyo.

Dalam kesaksiannya, Muhammad Kamandali menegaskan bila dirinya memasukkan salinan ijazah RMIT milik Ryan F.Kono pada 19 Januari 2017.“Salinan ijazah yang telah dilegalisir oleh Kedutaan Besar Australia itu kami masukkan pada 19 Januari dan dibutkikan dengan surat tanda terima dari KPU pada tanggal 20 Januari 2018,” terang Muhammad Kamandali.

BACA  Polisi Amankan 52 Remaja Saat Rayakan Pergantian Tahun di Bukit Peapata

Ia menegaskan pula, pihaknya tak pernah memasukkan kembali berkas ke KPU setelah 20 Januari. Di samping itu setiap penyerahan berkas ke KPU, selalu disertai berita acara dan dokumentasi.”Saya tidak tau menahu soal pemasukkan berkas tanggal 26 Januari,” terangnya.

Tak hanya itu, Muhammad Kamandali juga mengaku, dirinya beserta LO lainnya tidak tahu bila ada berkas penyetaraan ijazah Ryan Kono yang dilegalkan Kementrian Pendidikan. “Tidak ada berkas penyetaraan sertifikat RMIT dalam berkas yang saya masukkan ke KPU,” ujarnya saat ditanya oleh Yakop Mahmud, salah satu kuasa hukum ADHA-CBD.

Kesaksian serupa juga disampaikan Yudin Laliyo. Menurutnya, berkas yang dimasukkan oleh Timnya saat perbaikan hanya tiga, yakni Surat LHKPN, Surat Pajak dan Ijazah Ryan Kono yang telah dilegalisir. “Saya tidak pernah lihat ada berkas penyetaraan ijazah pendidikan luar negeri milik Ryan Kono,” ujarnya .

BACA  Data BNN Gorontalo, Lebih Banyak Pemakai Dibanding Pengedar

Yudin juga menambahkan, ia meyakini bahwa tidak ada orang lain yang terlibat dalam penyerahan berkas milik paslon MATAHARI selain LO. Dalam hal ini dirinya beserta Muhammad Kamandali yang sudah di SK-kan sebelumnya.

Terpisah, Ketua Tim Kuasa Hukum MATAHARI Harson Abas kembali menegaskan, pihaknya tak pernah menyerahkan berkas pada 26 Januari 2018. “Tak pernah ada itu penyerahan berkas pada 26 Januari. Berkas yang kami serahkan sebelum tanggal 20. Setelah itu tak ada lagi penyerahan berkas,” tegas Pengacara Senior tersebut.

Begitu pula berkaitan legalisir ijazah. Menurut Harson Abas, ada kekosongan hukum dalam peraturan Mendikbud nomor 29 tahun 2014. Khususnya berkaitan dengan pejabat instansi berwenang. “Jadi pada dasarnya berkas syarat calon yang kami masukkan tak ada masalah,” tandas Harson Abas.

BACA  Vaksinasi Covid-19 Akan Menjadi Syarat Bepergian

Kuasa Hukum Tim Matahari Aroman Bobihoe ikut menekankan, saksi-saksi yang mereka hadirkan dalam pernyataannya secara gamblang menyampaikan bahwa pemberian dokumen itu hanya sampai tanggal 19 Januari, meski kemudian tanda terimanya baru dikeluarkan 20 januari 2018.

“Setelah itu LO kami tidak pernah memasukkan dokumen-dokumen lain ke KPU, itulah kemudian kami pertanyakan ke KPU kok bisa-bisanya mereka mengupload dokumen yang tidak kami ketahui,” terangnya singkat.

Sementara itu Kuasa Hukum KPU Kota Gorontalo Salahudin Pakaya yang coba dikonfirmasi mengenai kesaksian para saksi hanya memberikan komentar singkat. “Semua sudah sesuai regulasi,” ujarnya sembari berlalu.Terpisah, Ketua KPU Kota Gorontalo La Aba juga memilih tak berkomentar banyak. “Semua sudah kami serahkan ke kuasa hukum,” ujarnya.(tr-45/san/hg)


Komentar