Kamis, 2 Desember 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



KPU-MATAHARI Head to Head di PT TUN, Permohonan Intervensi ADHA Tak Dikabulkan

Oleh Aslan , dalam Gorontalo Headline , pada Rabu, 14 Maret 2018 | 09:41 AM Tag: , ,
  

GORONTALO, Hargo.co.id – Upaya pasangan Adhan Dambea-Hardi Hemeto (ADHA) untuk dijadikan pihak terkait dalam persidangan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Makassar tak terkabul. Itu setelah majelis hakim PT TUN Makassar menyatakan menolak permohonan pihak intervensi yang diajukan tim kuasa hukum ADHA.

Keputusan majelis hakim PT TUN Makassar itu dituangkan dalam putusan sela, persidangan lanjutan gugatan Marten Taha-Ryan F. Kono (MATAHARI) versus Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota PT TUN Makassar, Selasa (13/3).

Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edi Supriyanto,SH,M disampaikan, permohonan pihak intervensi yang diajukan tim kuasa hukum ADHA tak memiliki keterkaitan langsung dengan objek perkara yang digugat pihak MATAHARI. Hal itu mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung (MA) nomor 11 tahun 2016.

Terkait putusan tersebut, kuasa hukum pasangan ADHA Yakop Mahmud menjelaskan, sejalan pembacaan gugatan oleh tim kuasa hukum MATAHARI pada 12 Maret 2018, pihaknya juga turut mengajukan permohonan intervensi. Langkah tersebut menyikapi objek sengketa yang diajukan oleh tim kuasa hukum MATAHARI.

Yakni Surat Keputusan (SK) KPU Kota Gorontalo tentang penetapan pasangan Adhan Dambea-Hardi Hemeto (ADHA) sebagai peserta Pilwako. “Hanya saja Majelis Hukum PT TUN Makassar menolak permohonan kami dengan alasan tidak diatur dalam Perma nomor 11,” tegas Yakop.

Menurut Yakop, pihaknya menghormati putusan majelis hakim. Kendati pihak ADHA turut menjadi pihak yang berkepentingan dalam persoalan tersebut.“Menurut hukum seharusnya kami berkepentingan terhadap pembatan SK tersebut, karena akan berimplikasi kepada kami (ADHA),” kata dia.

Sementara itu kuasa hukum KPU Kota Gorontalo Aryoadi Pramono,SH bersama Salahudin Pakaya,SH dan Matris Ijham,SH menanggapi gugatan MATAHARI. Mereka menilai, gugatan yang disampaikan kubu MATAHARI tidak memiliki legal standing.

Aryoadi Pramono menjelaskan, sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung (Perma) nomor 11 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelangggaran Administrasi Pemilihan, sudah sangat jelas.

Dalam Pasal 3 berbunyi, penggugat merupakan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, calon walikota dan calon wakil walikota, yang keberatan terhadap keputusan KPU provinsi/ KIP Aceh atau KPU kabupaten/kota atau KIP kabupaten/ kota tentang penetapan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati atau calon walikota dan calon wakil walikota. “Nah, penggugat bukanlah calon walikota serta calon wakil walikota. Dengan demikian sudah sangat jelas dalam aturan,” ujar Aryoadi.

Ia menambahkan, pada 26 Februari 2018 pasangan calon Marten Taha dan Rian Kono sudah dibatalkan sebagai pasangan calon oleh Panwas. Kemudian KPU menindaklanjuti dengan SK KPU Nomor 15 tentang pembatalan pasangan calon.

“Penggugat mengajukan gugatan mereka pada 7 Maret 2018 di PT TUN Makassar, sehingga penggugat tidak memiliki legal standing sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 serta Perma nomor 11 tahun 2016,” tegasnya.

Sementara itu, rencananya sidang akan dilanjutkan besok (Hari ini, red) dengan agenda pembuktian dari penggugat. “Kami pun dari penasehat hukum tergugat yang dalam hal ini KPU, akan mempersiapkan pula saksi-saksi guna membuktikannya dalam persidangan,” ucap Aryoadi.

Terpisah, Kuasa Hukum MATAHARI Ronal Taliki mengatakan, agenda sidang kemarin sejatinya untuk pembacaan jawaban KPU atas gugatan dari pihak Matahari. Namun dalam sidang tersebut, KPU tidak memberikan jawaban atas gugatan tersebut. Sehingga sidang dilanjutkan dengan pembacaan putusan sela.

“Permohonan pasangan ADHA untuk menjadi pihak intervensi takd ikabulkan. Sehingga dalam persidangan kedepan hanya pihak penguggat yaitu kami dari MATAHARI dan tergugat yakni KPU Kota Gorontalo,” kata Ronal menerangkan.
(ndi/kif/tr-45/hg)

(Visited 5 times, 1 visits today)

Komentar