Sabtu, 26 September 2020
Dari Gorontalo untuk Indonesia



KPU Pohuwato Tegaskan, Data Pemilih Bermasalah Tak Membantu

Oleh Ryan Lagili , dalam Advertorial KPU , pada Kamis, 13 Agustus 2020 | 04:05 WITA Tag:
  Firman Ikhwan


Hargo.co.id, GORONTALO –  Terkait temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pohuwato saat proses pencocokan dan penelitian (Coklit) berjalan, dimana dalam temuan itu disebutkan terdapat ribuan data pemilih tidak memenuhi syarat serta adanya pemilih yang tak memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), langsung ditanggapi KPU Kabupaten Pohuwato.

Melalui Kepala Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Firman Ikhwan. KPU Pohuwato menilai, data yang lengkap, yang merupakan temuan dari Bawaslu akan memudahkan pihak KPU dalam menelusuri temuan tersebut. Sehingga pihak Bawaslu harusnya juga dapat menyampaikan data tersebut secara lengkap untuk ditindaklanjuti.

BACA  Berikut Data Kerugian dan Korban Banjir di Bulawa

Namun, pada surat balasan dari Bawaslu terkait temuan tersebut, justru tidak mencantumkan data detil terkait temuan tersebut, sehingga agak sulit untuk ditindaklanjuti oleh KPU selaku penyelenggara.

“Temuan itu akan kami tindaklanjuti, tapi surat balasan dari Bawaslu tidak berdasarkan permintaan kami yakni dengan menyampaikan NKK, NIK, nama, Tempat dan Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, Alamat, Kategori Disabilitas, Desa bahkan TPS. Sementara kami hanya disuguhkan sejumlah angka dan kategori temuan tanpa mengetahui yang mana orangnya atau pemilih nya, misalnya pada kasus yang dianggap TMS tapi sudah masuk di A.KWK,” terang Firman ketika ditemui, Rabu (08/12/2020).

BACA  Satpol PP Terus Tindaki Pelanggar Pergub 41

Lanjut kata Firman, KPU berharap, Bawaslu dapat menyampaikan hal itu, agar dapat dilakukan pengecekan kebenaran temuan tersebut. Mengingat, sambung Firman. Angka-angka yang menjadi penyampaian Bawaslu tidak dapat di crosscheck baik dalam formulir A.KWK, maupun A.A-KWK,

“karena dalam formulir kami jelas ada identitas setiap pemilih. Jadi bagaimana kami harus mencocokkan dan meneliti serta memperbaikinya jika tidak ada data sandingan? Dengan demikian saran perbaikan tersebut tidak dapat membantu kami,” tegasnya.

Sejauh ini, masih kata Firman. KPU Pohuwato secara berjenjang telah melakukan Coklit sesuai dengan ketentuan UU 10 2016 dan PKPU 19 Tahun 2019, dan senantiasa dilakukan monitoring serta supervisi ke 298 PPDP, 104 PPS dan PPK di 13 Kecamatan. Namun disisi lain KPU juga membutuhkan masukan dan tanggapan untuk dapat diperbaiki dari seluruh pihak termasuk Bawaslu didalamnya.

BACA  Terkait Pergub Nomor 41, Gubernur Harap Dukungan Forkopimda

“Agar daftar pemilih yang dihasilkan melalui Coklit benar-benar memenuhi prinsip akurat, komprehensif dan akuntabel. Asal masukan dan tanggapan itu disampaikan dengan bukti otentik disertai identitas pemilihnya,” pungkasnya. (ryn/adv/hg)


Komentar