Jumat, 16 April 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Kritik Peran Legislator Gorontalo, Dialog Politik dan Kesejahteraan Rakyat Jadi Ajang Bagi Pengalaman

Oleh Berita Hargo , dalam Gorontalo Headline , pada Senin, 24 Juli 2017 | 12:34 WITA Tag: , , , ,
  


GORONTALO Hargo.co.id – Dialog politik dan kesejahteraan rakyat, Sabtu malam (22/7) di Ballrom Hotel Damhill, Kota Gorontalo berlangsung dinamis. Selain mengemuka beragam argumen, kegiatan yang diselenggarakan pusat Kajian Pendidikan Perempuan dan Perlindungan Anak, Universitas Negeri Gorontalo (UNG) itu menjadi ajang berbagi pengalaman. Mulai dari tata kelola pemerintahan hingga ajang peran politisi, kepala daerah maupun legislator.

Dialog itu sendiri dihadiri para politisi senior, tokoh masyarakat akademisi maupun kepala/wakil kepala daerah. Di antaranya Bupati Bone Bolango Hamim Pou, Wakil Walikota Budi Doku serta Wakil Bupati Gorontal Utara Roni Imran. Turut hadir pula Pengamat Politik Poltracking Indonesia Hanta Yudha, tokoh nasional Rachmat Gobel, Rektor UNG Syamsu Qomar Badu serta Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim.

Dalam dialog mencuat argumen bahwa dalam demokrasi, politik merupakan instrumen utama dalam meraih kekuasaan dan kesejahteraan rakyat. Bahkan keberadaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif tak lepas dari peran dan kerja-kerja politik.

BACA  Offroad Bareng Gubernur Gorontalo, Ini Komentar Bupati Minahasa Tenggara

“Agar politik itu bisa memberikan kesejahteraan pada rakyat, maka proses politik harus berjalan dengan baik. Dan kunci agar proses politik baik yakni mendorong orang-orang yang baik untuk ambil bagian dan aktif dalam politik,” ujar Hanta Yudha.

Sejalan dengan pemahaman tersebut, mantan Walikota Gorontalo Adhan Dambea menekankan, fenomena yang umum terjadi ketika politisi menduduki jabatan strategis justru yang dilakukan memikirkan kesejahteraan pribadi daripada kesejahteraan rakyat. Dengan gaya bicara blak-blakan, Adhan lantas mencontohkan kondisi legislatif Deprov Gorontalo yang para legislator-nya kerap melakukan perjalanan dinas luas daerah.

“Sekitar dua bulan lalu, masyarakat Gorontalo Utara datang untuk menyampaikan aspirasi ke Deprov. Tapi begitu mereka sampai Deprov kosong karena para aleg berangkat luar daerah. Yang ada hanya satu orang, itupun karena ketinggalan pesawat,” ucap Adhan yang disambut aplaus para hadirin.

Lebih lanjut Adhan Dambea menekankan para politisi ketika menjalankan jabatan eksekutif maupun legislatif harus menanggalkan warna bendera politik. Sebab, yang bersangkutan sudah merupakan milik masyarakat umum.

BACA  Amankan Perayaan Paskah 2021, 600 Personel Gabungan di Gorontalo Dikerahkan

“Ketika dia walikota/bupati maka dia menjadi pemimpin bagi seluruh masyarakat kota. Bukan hanya milik pendukungnya saja. Demikian pula anggota legislatif. Harus memikirkan upaya untuk menyejahterakan rakyat,” ujar mantan Ketua Dekot Gorontalo.

Mantan Bupati Boalemo Rum Pagau juga ikut menyentil peran para legislator, terutama tiga anggota legislatif yang duduk di DPR RI. Menurutnya, selama ini peran para aleg DPR RI untuk memperjuangkan Gorontalo belum optimal. Hal itu dikarenakan masing-masing aleg berjalan sendiri-sendiri. “Kalau tiga aleg kita ini bersatu maka saya yakin banyak kepentingan daerah yang bisa diwujudkan,” kata Rum Pagau.

Terpisah, Wakil Bupati Gorontalo Utara Roni Imran mengemukakan, Gorontalo membutuhkan tokoh yang mampu melakukan lobi ke pemerintah pusat. Tak hanya sebatas lobi kepada kementerian/lembaga tetapi langsung ke Presiden. “Sebab, negara kita merupakan negara lobi dan negosiasi,” kata Roni Imran.

Bupati Bone Bolango Hamim Pou mengatakan, upaya memperjuangkan kesejahteraan tak lepas dari langkah-langkah politik. Ia pun mencontohkan kedudukan bupati dalam menjalankan program-program kerakyatan. “Seorang bupati sekali tanda tangan bantuan, maka banyak orang miskin yang bisa dibantu,” ujar Hamim Pou.

BACA  Pemprov Gorontalo Masuk 10 Besar Penilaian PPD Tahun 2021

Sementara itu Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim mengatakan, salah satu permasalahan krusial yang dihadapi pemerintah Gorontalo adalah kemiskinan. Dalam mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah tak bisa bekerja sendirian.

Melainkan membutuhkan peran serta seluruh pihak. “Peran-peran para legislatif, tokoh-tokoh Gorontalo yang ada di nasional maupun seluruh stakeholder sangat dibutuhkan untuk memajukan dan menyejahterakan masyarakat Gorontalo,” kata Idris Rahim.

Terpisah, tokoh nasional Rachmat Gobel yang digadang-gadang menjadi calon anggota legislatif DPR RI mengemukakan, politik yang dianutnya bukanlah politik praktis, tetapi adalah politik gagasan. Ia pun optimis bisa akan wewujudkan Gorontalo sebagai lumbung pangan. Langkah tersebut di antaranya melalui alih teknologi dan peningkatan wawasan terhadap para petani di daerah ini.(san/hg)


Komentar