Hargo.co.id, GORONTALO – Sosiolog Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Funco Tanipu melayangkan kritiknya terhadap demokrasi, Pemilu dan Pilkada.
Kritik tersebut disampaikan Funco Tanipu dalam kegiatan Seminar Nasional, Evaluasi Pemilu Indonesia, Proyeksi Pilkada Gorontalo dan Pengalaman Pemilu Amerika Serikat di gedung Rektorat UNG, Selasa (7/5/2024).
Salah satu di antara beberapa kritik yang dilayangkan Funco adalah tafsir terkait partisipasi pemilih.
Menurutnya, tafsir terkait partisipasi pemilih harus diterjemahkan lagi, tidak berhenti pada persentase sebarapa banyak pemilih yang datang ke TPS dan memberikan suara.
“Harapan kita dalam konteks merawat dan menjaga demokrasi, partisipasi itu adalah bagaimana kelompok masyarakat sipil dalam mengawal, menjaga dan mengkritik proses pengambilan kebijakan, baik di eksekutif maupun legislatif,” tutur Funco.
Namun, lanjut Funco, pada faktanya para anggota legislatif hanya mendapatkan input
dari masyarakat melalui proses Reses, Musrenbang maupun mendatangi masyarakat itu sendiri.
Dirinya menambahkan, kalaupun masyarakat memberikan aspirasi, maka aspirasi tersebut dalam bentuk demo.
“Hampir sedikit sekali ada kelompok masyarakat sipil atau koalisi masyarakat sipil
termasuk kampus itu memberikan secara reguler aspirasi mereka,” kata Funco.
Selain itu, Funco juga melayangkan kritik terhadap penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang lebih taat pada prosedural dibanding substansi.
“Yang penting asas administrasinya lengkap, sehingga calon-calon kepala daerah itu lebih pusing dengan dokumen-dokumen, seperti Ijazah dan lain-lain,” ujar Funco Tanipu.
“Sehingga problem administrasi yang bikin pusing, dibanding bagaimana misalnya kontestasi soal gagasan,” pungkasnya.(*)
Penulis: Fahrul Hulalata/Mahasiswa Magang UNG
Editor: Sucipto Mokodompis
