Kamis, 2 Desember 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



LADK Diterima KPU, Rahmi Tak Terbendung 

Oleh Berita Hargo , dalam Kabar Politik , pada Selasa, 6 November 2018 | 02:30 AM Tag: , ,
  

Hargo.co.id, GORONTALO – Langkah Rahmijati Jahja untuk kembali mengulang sukses pada dua Pemilu sebelumnya, nampaknya bakal tak terbendung lagi. Senator yang sudah dua periode di Senayan ini, akan kembali ikut Pemilu pada 2019 mendatang, terlebih ketika Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) diterima oleh KPU Provinsi Goorntalo.

Perlu dijelaskan, bahwa sebelumnya KPU Provinsi Gorontalo tidak akan menerima LADK pada 23 September 2018 lalu, dengan alasan sudah melewati batas waktu pemasukan dokumen. Itu berdasarkan peraturan KPU (PKPU) Nomor
34/2018.

Pada PKPU itu sendiri dijelaskan bahwa, batas waktu untuk memasukan dokumen LADK yaitu hingga 23 September 2018 pukul 18.00 waktu setempat. Sesuai dengan aturan PKPU pasal 67 ayat 2, bahwa calon anggota peserta Pemilu yang tidak memasukkan LADK sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, akan dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilu.

“Saya tegaskan bahwa, ibu Rahmijati memasukan LADK, namun memang ada selisih waktu sekitar 21 menit dari batas ketentuan yaitu pukul 18.00 waktu setempat,” kata Yakop Abdul Rahmat Mahmud, SH., MH selaku tim kuasa hukum dari Rahmijati.

Yakop Abdul Rahmat Mahmud menambahkan, atas ketentuan batas waktu untuk memasukkan dokumen tersebut, selaku tim kuasa hukum, merasa ketentuan tersebut sangat merugikan Rahmijati.

Sisi lainnya, ada pelanggaran pasal yang dilakukan KPU seperti yang diatur dalam Pasal 334 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017. Bunyi pasal tersebut yakni calon anggota DPD peserta Pemilu wajib memberikan laporan awal dana kampanye Pemilu dan rekening khusus dana Kampanye Pemilu kepada KPU melalui KPU provinsi paling lambat 14 hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.

Jika merujuk pada PKPU Nomor 32 /2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 7 /2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 pengaturan mengenai rapat umum tertuang dalam Lampiran PKPU 32/2018 halaman 11 angka 13 yang menyebutkan bahwa, kampanye calon anggota DPR, DPD dan DPRD serta pasangan calon presiden dan wakil presiden, Pelaksanaan Kampanye melalui rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik dimulai sejak 24 Maret 2019 dan berakhir pada 13 April 2019.

“Jadi,proses penyerahan LADK calon anggota DPD sebagaimana diatur dalam UU Nonor 7/2017 maka seharusnya berakhir pada satu hari sebelum kampanye dalam bentuk Rapat Umum. Maka akhir penyampaian LADK tersebut paling lambat pada 23 Maret 2019,” tegas Yakop Abdul Rahmat Mahmud pada konferensi pers yang dikelar di Limboto.

Pihaknya menilai telah terjadi pertentangan norma antara batas waktu penyampaian LADK yang diatur dalam UU Nomor 7/2017 dan Pengaturan tekhnis di PKPU 32/2018. Sehingga jika dilihat secara formil sebagaimana hirarki perundang-undangan sesuai pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 /2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan itu jelas dikatakan bahwa peraturan perundang undangan (dalam hal ini peraturan KPU) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hokum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan serta tidak bertentangan dengan ketentuan di atasnya.

Tim Kuasa Hukum Rahmijati Jahja, Yakop Abdul Rahmat Mahmud dan Moh. Ronald Taliki saat menggelar konferensi pers tentang keputusan KPU. Hadir juga saat itu LO Rahmijati Jahja, Rully Henga (tengah). (Foto Hargo.co.id)

Atas keterlambatan penyerahan dokumen LADK tersebut, KPU hanya membuat berita acara dengan nomor : 386/PL.01.6/75/PROV/X/2018 tentang penerimaan laporan dana kampanye peserta pemilihan umum bertanggal 2 Oktober 2018, yang secara umum berisi keterangan waktu penyampaian oleh semua partai politik dan calon anggota DPD.

“KPU Provinsi Gorontalo sama sekali tidak menyatakan bahwa ibu Rahmijati calon anggota DPD dikenai sanksi pembatalan sebagai peserta pemilu, sehingga dinilai tidak ada kepastian hukum dari KPU terhadap ibu Rahmijati Jahja. Kami juga tidak bisa melakukan sengketa ke Bawaslu, sebab belum ada kepastian hukum, apakah ditolak atau diterima atau nanti akan didiskualifikasi, ketegasan dari KPU yang kami butuhkan saat itu,” tegas Yakob yang mana saat itu juga didampingi oleh Moh. Ronal Taliki, SH.

(Visited 1 times, 1 visits today)

Laman: 1 2


Komentar