Jumat, 23 Oktober 2020
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Lakukan Pelanggaran Netralitas, 694 ASN Dilaporkan

Oleh Rendi Wardani Fathan , dalam Advertorial Gorontalo , pada Rabu, 7 Oktober 2020 | 19:05 WITA Tag: ,
  Wagub Gorontalo Idris Rahim ketika mengikuti kampanye Gerakan Nasional Netralitas (GNN) ASN seri ke-IV yang dilaksanakan secara virtual oleh KASN, Rabu (07/10/2020). (Foto : Istimewa)


Hargo.co.id, GORONTALO – Sebanyak 694 Aparatur Sipil Negara (ASN) dilaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Ratusan ASN itu dilaporkan karena dianggap melakukan pelanggaran netralitas. Ini terkuak pada kampanye Gerakan Nasional Netralitas (GNN) ASN seri ke-IV yang diikuti Wagub Idris Rahim secara virtual, Rabu (07/10/2020).

“Hingga September 2020 terdapat 694 ASN yang dilaporkan melakukan pelanggaran netralitas. 492 orang diantaranya telah diberikan rekomndasi penjatuhan sanksi pelanggaran netralitas,” ungkap Ketua KASN, Agus Pramusinto saat memberikan sambutan.

BACA  DPRD Minta Pending Perekrutan Direktur PUDAM

Dikatakannya, sebagaimana diketahui bahwa simbol pelanggaran netralitas adalah respon pejabat pimpinan kepegawaian (PPK) yang lambat dan enggan menindaklanjuti rekomendasi KASN.

“Kondisi ini menunjukkan adanya konflik kepentingan pada PPK yang bersangkutan. Sehingga para pegawai ASN cenderung melakukan pelanggaran secara terus menerus, masalah ini tentu harus diakhiri,” tambahnya.

Sementara, terkait pelaksanaan kampanye yang bertema ‘ASN Netral, Birokrasi Kuat dan Mandiri’, Agus Pramusinto menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan upaya bersama untuk mewujudkan netralitas ASN, khususnya dalam penyelenggaraan pilkada serentak pada Desember nanti.

BACA  Pemprov Salurkan Bantuan Kemensos untuk Korban Bencana Bulawa

“Asas netralitas menjadi bagian dari tiga perilaku yang wajib dipatuhi oleh setiap insan ASN sebagai penyelenggara negara. Pelanggaran asas netralitas akan menjadi pintu masuk munculnya berbagai gangguan dan pelanggaran hukum lainnya seperti kualitas pelayanan publik yang rendah, tindak KKN dan perumusan dan penetapan kebijakan yang mencederai kepentingan publik,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama Wakil Presiden RI KH. Ma’ruf Amin menyampaikan kesakralan prosesi demokratis pilkada yang berlandaskan keterbukaan, akuntabilitas, integritas dan netralitas harus dijaga bersama. Netralitas menurutnya merupakan faktor penentu kualitas dermokrasi dan kontestasi dalam pemilihan umum.

BACA  Ahli Waris Lahan Bekas HGU Temui Wagub

“Perhatian terkait netralitas ASN ini harus mendpatkan prioritas kita bersama demi menjaga amanat konstitusi tentang demokrasi dan kedaulatan rakyat. UU nomor 5 tahun 2014 yang mengatur tentang ASN pada pasal 2 huruf F menyebutkan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada netralitas, dengan demikian netralitas merupakan prinsip, nilai dasar, kode etik dan kode perilaku yang tidak dapat dipisahkan dari ASN,” tandasnya.(adv/rwf/hg)


Komentar