Wednesday, 28 July 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Laporan DPRD Gorontalo Utara Ditindaklanjuti KASN, Ini Hasilnya

Oleh Alosius M. Budiman , dalam Headline Legislatif , pada Thursday, 1 July 2021 | 20:05 PM Tags: , , ,
  Wakil Ketua DPRD Gorontalo Utara, Hamzah Sidik

Hargo.co.id, GORONTALO – Laporan DPRD Gorontalo Utara (Gorut), atas dugaan pelanggaran disiplin ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mendapat tanggapan. Sebagai tindak lanjutnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Gorontalo Utara, Ridwan Yasin saat ini dinonaktifkan dari jabatannya selama masa pemeriksaan berlangsung.

Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Gorontalo Utara, Hamzah Sidik saat dimintai keterangannya terkait dengan pembahasan pergeseran anggaran yang dihadiri Plh. Sekda Gorontalo Utara, Suleman Lakoro, yang mana menurutnya Sekda definitif saat ini tengah dibebastugaskan. 

“Ini sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 /2010. Yang didalamnya ada klausul atau pasal yang mengatur pembebasan tugas kepada seseorang yang akan dilakukan pemeriksaan dan Sekda definitif saat ini sementara akan ada pemeriksaan,” ungkapnya.

Pemeriksaan terhadap Sekda definitif tersebut sebagaimana yang direkomendasikan oleh KASN yang timnya diketuai oleh bupati dan anggotanya dari unsur kepegawaian dan unsur pengawas. 

“Sesuai dengan informasi tim tersebut beranggotakan kepala BKD provinsi, kepala Inspektorat provinsi dan Asisten I serta Asisten III,” jelas Hamzah Sidik.

Pembebasan tugas tersebut dilakukan oleh bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang ada di daerah, dan tim yang dibentuk sesuai dengan rekomendasi KASN tersebut pangkatnya minimal sama atau lebih tinggi dari yang akan diperiksa. 

“Yang bersalah dibebas tugaskan selama dalam proses pemeriksaan, dan kalau dari hasil pemeriksaan tidak bersalah maka akan diaktifkan lagi, namun ketika dari hasil pemeriksaan ada kesalahan, maka akan ada proses selanjutnya sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam regulasi,” tegasnya.

Terkait dengan waktu pembebasan tugas dari Sekda Ridwan Yasin tersebut, Hamzah menegaskan bahwa itu tergantung dari masa pemeriksaan itu sendiri. 

“Tergantung dari tim pemeriksa, jika diperiksa dalam waktu 2 minggu, maka waktunya 2 minggu. Untuk waktu pemeriksaan tergantung dari tim pemeriksa mau 1 bulan, 3 bulan atau satu tahun itu ranah mereka,” tandasnya. (abk/adv/hargo)

(Visited 3 times, 1 visits today)

Komentar