Lewat Seleksi Terbuka, 16 Kandidat Perebutkan Enam Jabatan

Seleksi Terbuka pimpinan tinggi pratama ditempuh Pemkab Boalemo mengisi kekosongan 6 jabatan pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Boalemo. (Foto Sunarto Nusi/Hargo.co.id)

Hargo.co.id, GORONTALO – Pemkab Boalemo menggelar seleksi terbuka bagi pejabat pimpinan pratama. Sebanyak enam jabatan pada organisasi perangkat daerah (OPD) diperebutkan oleh 16 kandidat.

Informasi yang berhasil dihimpun, enam OPD yang menyiapkan kursi Korong yakni Badan Kepegawaian Daerah-Pendidikan dan Latihan (BKD-Diklat), Dinas Sosial-PMD, Dinas Perkimhubtan dan DP3KBPA. Selanjutnya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, serta Dinas Kominfo dan Persandian.

Ketua Pansel, Prof. Dr. Rauf Hatu MSi secara tegas mengemukakan, uji seleksi terbuka akan melahirkan pejabat yang punya integritas tinggi, profesional dan disiplin dalam ilmu sebagaimana regulasi yang ada. Disamping itu, memperhatikan akumulasi perankingan hasil uji kompetensi manajerial, penulisan makalah, rekam jejak, wawancara dan lainnya.

“Nantinya para peserta dari 16 pejabat pimpinan tinggi ikut seleksi terbuka hanya bisa memilih maksimal 2 OPD. Setelah itu, masing-masing peserta seleksi tiap OPD dilakukan akumulasi penilaian sesuai perenkingan hasil seleksi. Dari seleksi itu, Pansel akan merekomendasikan 3 orang pejabat dari ranking tertinggi untuk diusulkan kepada PPK dalam hal ini kepala daerah. Sebab, kewenangan Pansel hanya sampai pada rekomendasi,” beber Rauf Hatu.

Untuk penetapan siapa yang mengisi pimpinan OPD dari rekom Pansel untuk 3 nama tersebut sudah menjadi kewenangan kepala daerah. Namun, yang pasti oleh kepala daerah hanya punya kewajiban mengangkat diantara 3 nama pejabat hasil rekomendasi Pansel ketika mengisi pimpinan OPD.

Pengangkatan itu pun oleh kepala daerah tidak selamanya mengacu hasil ranking tertinggi pejabat. Karena bisa saja, kepala daerah punya penilaian tersendiri. Meski begitu, kata akademisi tulen tersebut, kepala daerah atau bupati tidak boleh mengambil pejabat di luar dari 3 orang sudah direkomendasikan dimaksud.

“Kalau itu terjadi, saya yakin dari Komisi ASN pasti akan menolak kebijakan PPK sebagai kepala daerah,” terangnya. (nrt/hg)

-