Kamis, 2 Desember 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Lima Pemkab Tak Anggarkan THR Honorer

Oleh Aslan , dalam Gorontalo , pada Rabu, 30 Mei 2018 | 13:05 PM Tag:
  

GORONTALO, Hargo.co.id – Pegawai non aparatur sipil negara (non ASN) atau honorer pada pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten se Gorontalo sepertinya harus iri dengan tenaga honorer yang ada di Pemprov Gorontalo dan Pemkot Gorontalo. Dua pemerintah daerah ini memberlakukan pembayaran tunjangan hari raya (THR) tahun ini, sementar pada pemerintah kabupaten, tak mencantumkan tenaga honorer sebagai daftar penerima THR.

Kabar gembira bagi honorer di lingkungan Pemprov Gorontalo itu diumumkan langsung Gubernur Gorontalo Rusli Habibie saat acara safari ramadan di Kecamatan Botupingge, Bone Bolango, Senin (28/5). Menurut Gubernur, pembayaran THR hohorer akan berbarengan dengan pembayaran gaji 14 atau THR ASN. “Saya sudah minta Badan Keuangan untuk mengkaji, dan hasilnya kita akan memberikan THR bagi honorer untuk menghadapi lebaran nanti.

Jumlahnya cukup besar, sama dengan gaji bulanan bulan Mei ini,”ujar Gubernur Rusli Habibie. Ia mengakui pemberiaan THR ini setelah menerima masukan dari berbagai pihak, tidak terkecuali dari Ketua TP PKK Provinsi Idah Syahidah. Istri Gubernur itu prihatin jika hanya PNS saja yang menerima THR sedangkan honorer tidak. Padahal sama-sama bekerja dan menghadapi Idul Fitri.

“Pertimbangan ibu Idah ada benarnya. Toh sama-sama bekerja, kenapa harus dibeda-bedakan? Makanya saya minta Badan Keuangan mengkaji. Soal anggaran biar kami yang pikirkan yang jelas hak-hak aparatur coba kita penuhi,”terang Gubernur Rusli Habibie. Untuk membayar THR honorer, Pemprov merogoh ‘kantong’ kurang lebih Rp 6,47 miliar. Sementara untuk ASN, yakni gaji 13 dan 14 (THR) mencapai Rp 47,7 miliar.

Kepala Badan Keuangan Pemprov Gorontalo Huzairin Roham menjelaskan, pemberian THR bagi honorer dibayarkan berdasarkan penilaian kinerja bulan Mei. Besarannya beragam bergantung jenis pendidikan serta jumlah hari kerja. “Jadi untuk S1 misalnya, itu setiap hari menerima upah 90-95 Ribu Rupiah. Jika dikali 24 hari ia bekerja maka THR yang diperoleh sebesar RP 2.280.000. Jadi untuk bulan Juni besok mereka menerima THR dan gaji bulanan,“ beber Huzairin.

Terkait mekanisme pembayaran diserahkan kepada bendahara masing-masing OPD. Mulai tanggal 2 Juni nanti tagihan akan segera diproses meski tanggal tersebut bukanlah hari kerja. Hal itu dilakukan mengingat cuti bersama lebaran tinggal beberapa hari lagi. Sementara itu, untuk Kota Gorontalo, pembayaran THR untuk honorer disampaikan langsung Plt Walikota Gorontalo Charles Budi Doku. Pada akun faceboonya, (28/5) Budi memposting jika Pemkot Gorontalo akan segera membayar THR untuk 2000 honorer yang ada di lingkungan Pemkot Gorontalo.

“Pemerintah Kota Gorontalo sdh siaaap..! membayar gaji 13,14 untuk 5400 ASN dan THR 2000 honorer,” tulis Budi Doku.  Sementara itu, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pohuwato menyatakan tahun ini tidak akan membayar THR untuk honorer. Kabid Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Pohuwato, Suwartono Hulawa, memastikan itu.
Suwartono menjelaskan, tahun-tahun sebelumnya, Pemda juga tidak menganggarkan.

“Mengenai hal itu kita belum ada kebijakan dalam menganggarkannya, mungkin berbeda dengan Pemerintah Provinsi yang sudah mengganggarkan. Dan sampai dengan saat ini pun belum ada perintah untuk pengkajian pemberian THR bagi para pegawai Honorer,” pungkasnya. Sama halnya dengan Pemda Kabupaten Boalemo, daerah yang dipimpin Darwis Moridu ini juga tidak memasukan honorer pada daftar penerima THR.

Apalagi APBD Boalemo tidak menganggarkan untuk itu. Kepala BKAD Boalemo, Sunandar Bokings melalui Kabid Anggaran Andres mengatakan, jika anggaran gaji honorer hanya ada untuk 12 bulan. Artinya, di luar itu bakal sulit terealisasi.

“Jika ini dipaksakan mengikuti regulasi dari pusat, maka otomatis perlu pembahasan kembali di tingkat TAPD bersama DPRD,” ungkap Kabid Andres. Meski begitu lanjut dia, pihaknya masih menunggu rujukan surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait hal tersebut, sebab Mendagri mengisyaratkan membuka peluang THR honorer daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah (KKD) yang ada.

Disatu sisi, efektifitas waktu kebijakan pemberian THR honorer sangat singkat karena tinggal beberapa hari sudah memasuki awal bulan Juni. Berbeda dengan kebijakan THR bagi PNS, di mana Pemkab Boalemo sudah menyiapkan proses pencairan SP2D. Yakni untuk THR ASN dibayarkan pada awal Juni. Sementara untuk gaji 13 bagi PNS disiapkan realisasinya pada awal bulan Juli 2018 sesuai petunjuk teknis yang ada. Begitu pun dengan di Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut).

Honorer atau pegawai tidak tetap (PTT) di lingkungan Pemeda Gorut harus mengelus dada. Kepala Dinas Keuangan Gorut Husin Halidi ketika dikonfirmasi Gorontalo Post mengungkapkan, Penjabat Bupati Sementara (Pjs) Haris Hadju menginginkan agar PTT yang jumlahnya ribuan dapat menerima THR. Namun anggaran THR tidak dianggarkan dalam APBD, ditambah kondisi keuangan daerah yang masih minim maka THR untuk PTT tahun ini tidak diberikan. “Keinginan pemerintah PTT bisa dapat THR. Tapi kita mau ambil anggarannya dimana, dalam APBD tidak dianggarkan,” jelas Husin.

Kendati begitu, pemerintah memberikan kebijakan untuk pembayaran honor PTT bulan Juni yang seharusnya dibayar pada bulan Juli, dibayar sebelum hari raya nanti. “Pemerintah memberikan kebijakan untuk PTT honor bulan Juni yang seharusnya dibayar bulan Juli, kita bayar bulan ini sebelum hari raya. Jadi mereka (PTT) terima gaji untuk dua bulan Mei dan bulan Juni,” ungkap Husin.

Sama halnya dengan Pemda Kabupaten Bone Bolango. Bupati Hamim Pou tidak mengeluarkan kebijakan untuk pembayaran THR bagi honorer yang berjumlah 907 orang. Hal ini diakui Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BKPD) Bonebol Jusni Bolilio.

Kepada Gorontalo Post, selasa (29/5) Jusni Bolilio mengatakan, untuk gaji tenaga honorer di Bone Bolango ada pada satuan kerja masing-masing. “Setahu saya SKPD di Bonebol tidak menganggarkan atau mengalokasikan THR untuk tenaga honorer. Yang ada hanya ASN saja sebesar Rp 30 miliar untuk 3.823 ASN. Itu sudah inklut THR dan gaji 13,” tutup Jusni. (gp/hg)

(Visited 2 times, 1 visits today)

Komentar