Kamis, 18 Agustus 2022
Dari Gorontalo untuk Indonesia



LKPJ 2021, Rp 1 Miliar Retribusi Tak Masuk Kas Daerah

Oleh Admin Hargo , dalam Legislatif , pada Senin, 13 Juni 2022 | 10:05 Tag: , , , ,
  Ketua DPRD Gorontalo Utara, Desie SM. Datau (kanan) saat menyerahkan rekomendasi terkait LKPJ Bupati untuk 2021 oleh kepada (Plt) Bupati, Thariq Modanggu (kiri) saat paripurna. (Foto: Istimewa)

Hargo.co.id, GORONTALO – Salah satu yang menjadi sorotan dalam LKPJ Bupati Gorontalo Utara (Gorut) untuk 2021. Betapa tidak, sebanyak Rp 1 miliar retribusi pasar yang tak masuk dalam kas daerah. 

Ini oleh Pansus LKPJ dan telah diserahkan hasil pembahasan tersebut melalui paripurna DPRD kepada pihak eksekutif. Menurut Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Bupati Gorontalo Utara untuk 2021, Lukum Diko, dalam rapat paripurna belum lama ini. Ia mengungkapkan banyak anggaran dari hasil retribusi tidak masuk dalam kas daerah. 

Menurutnya, apa yang disampaikan oleh Lukum Diko tersebut berdasarkan temuan BPK, dimana anggaran sebanyak Rp 1 miliar dari hasil retribusi tersebut telah disetorkan semua oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi (Disperindagkop) dan UMKM. Tetap, setelah pihaknya mengecek anggaran tersebut tidak ada di kas daerah. 

“Ini merupakan catatan, ada retribusi pasar tidak disetorkan ke kas daerah yang jumlahnya Rp 1 miliar. Ini menurut laporan hasil BPK ini semua telah menyetor tapi kita tidak menemukan di Kas Daerah bahwa uang Rp 1 Miliar ini telah disetorkan,” tegas Lukum Diko dalam rapat paripurna.

Ia menyampaikan hal ini kepada pelaksana tugas (Plt) Bupati Gorontalo Utara, Thariq Modanggu, karena dalam LKPJ ini adalah jawaban dari bupati, jika dalam LKPJ buruk maka bupati terhitung buruk.

“Kenapa ini kita bacakan atau kita sampaikan karena ini pertanyaan dan jawaban bupati, bukan jawaban OPD, kalau ini buruk berarti bupati terhitung buruk,” kata Lukum Diko.

Tetapi karena tujuan pelaksana tugas bupati saat ini buruk maka, ini dia sampaikan karena kalau DPRD mendiamkan hal ini maka itu akan menjadi catatan yang tidak baik bagi DPRD. 

“Kita ikut serta dalam hal mendiamkan ada hal yang tidak baik, ini yang menjadi catatan kami, kepada bupati di berapa OPD bahwa anggaran yang tidak disetorkan ke kas daerah ada Rp. 1 miliar dari dinas terkait,” ujarnya.

Selain persoalan uang retribusi pasar yang tidak masuk dalam kas daerah, Lukum Diko menegaskan juga bahwa dalam pembahasan LKPJ tersebut, pihaknya menemukan adanya kesalahan nomenklatur di Dinas PU Gorontalo Utara yang nilai anggarannya cukup fantastis yakni Rp 10 miliar.

“Tentu ini merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan secara bersama dan kedepannya harus lebih maksimal lagi bekerja,” tandasnya. (***)

 

Penulis: Alosus M. Budiman

(Visited 14 times, 1 visits today)

Komentar