BawasluHeadline

Lukman Ismail Dkk Resmi Adukan Erman Katili ke DKPP

×

Lukman Ismail Dkk Resmi Adukan Erman Katili ke DKPP

Sebarkan artikel ini
DKPP
Lukman Ismail ketika memperlihatkan surat gugatan terhadap Erman Katili yang dilayangkan ke DKPP. (Foto: Istimewa)

Hargo.co.id, GORONTALO – Guna memastikan pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) berjalan sesaui dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Maka dibutuhkan penyelenggara yang berintegritas di dalam menjalankan tugas. Hal inilah yang melatar belakangi Lukman Ismail dan kawan kawan mengadukan salah satu anggota Bawaslu Kota Gorontalo Erman Katili ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas dugaan keterlibatan Erman Katili sebagai pengurus partai saat proses seleksi Anggota Bawaslu Kabupaten/kota.

Berita Terkait:  Hasil Sementara Pilpres di Gorontalo: Prabowo-Gibran Unggul Telak

Anggota Bawaslu yang baru dilantik ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja itu, tercatat sebagai sekretaris Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Provinsi Gorontalo berdasarkan SK Dewan Pimpinan Pusat PKP Nomor: 147/SK/DPN-PKP/VII/2022. Tidak hanya itu Erman Katili pula sebagai sekretaris partai menandatangani SK untuk pengurus pengurus partai di Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo.

Kepada media ini, Ketua YLBHI Gorontalo ini memaparkan bahwa dirinya bersama beberapa rekan advokat dan pemerhati demokrasi Gorontalo telah resmi mengadukan Erman Katili ke DKPP. Hal ini didasari karena pihaknya ingin menjaga demokrasi pada perhelatan Pemilu dan Pemilihan 2024 yang sudah berlangsung.

Berita Terkait:  147 Kades Terima SK Perpanjangan Masa Jabatan, Merlan: Tuntaskan PR yang Belum Selesai

“Jika kita ingin demokrasi berjalan sesaui prinsip Pemilu maka harus dimulai dari penyelenggaraan. Jika penyelenggaranya bermasalah, maka segala hasil yang diputuskan akan bermasalah. Dan kita tau Kota Gorontalo itu seperti apa komplesifitas masalahnya. Sehingga dibutuhkan penyelenggara yang benar-benar berintegritas,” ucapnya.

Untuk memastikan itu, maka dirinya dan kawan-kawan mengadukan Erman Katili di DKPP dan aduan tersebut sudah diterima oleh staf DKPP melalui pesan email yang dikirimkan.

Berita Terkait:  Di Momen HUT ke-64, Marten Dinobatkan Sebagai Tokoh Peduli SDM dan Pendidikan

“Tanda terimanya sudah ada. Tinggal menunggu proses selanjutnya. Kami tentu berharap agar DKPP memberikan sanksi seadil-adilnya. Jika yang bersangkutan tetap berada dalam jabatannya saat ini, akan menimbulkan konflik berkepanjangan. Saat ini saja kita melihat ramai di pemberitaan sejak dari proses seleksi hingga pelantikan. Bahkan sejumlah kalangan ada yang menyuarakan sistem seleksi yang ‘rusak’ ini dengan demonstrasi dimana-mana, sehingga ini bisa menjadi pertimbangan majelis DKPP dalam mengambil putusan nanti,” paparnya.

Dikatakan Lukman, integritas jangan hanya diucapan semata, tetapi harus dijalankan menggunakan hati dan perbuatan.

Berita Terkait:  Harian Gorontalo Post Kirim Perwakilan jadi Penguji Kompetensi di SMKN 1 Boalemo

“Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo saya rasa adalah orang yang sudah berpengalaman dalam penyelenggaraan di Gorontalo.

Tapi dengan kasus ini, tentu kami sangat menyayangkan integritas Bawaslu Provinsi yang tetap merekomdasikan dan menilai calon Bawaslu Kota Gorontalo yang tergabung di partai politik.

Mereka mengabaikan tanggapan masyarakat yang sejak seleksi disampaikan. Jika Bawaslu Provinsi cermat, maka menjadi catatan penting untuk Bawaslu RI dan polemik ini mungkin bisa saja tidak terjadi,” tandasnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, Lismawy Ibrahim menyampaikan, seluruh tahapan seleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan oleh tim seleksi.

Sementara, Bawaslu Provinsi Gorontalo hanya berada pada ranah ketika menerima 6 nama yang telah diseleksi, termasuk nama Erman Katili yang dituding masih berstatus sekretaris partai politik.

Berita Terkait:  Ratusan Sopir Truk Kontainer Gelar Demo di Deprov, Buntut Penerapan Jam Operasional

“Dari 6 nama itu kemudian kami melakukan penilaian sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ada.

Namun setelah menerima laporan dari masyarakat, kami langsung melakukan klarifikasi

terhadap nama yang bersangkutan,” ujar Lismawy kepada wartawan belum lama ini.

Berdasarkan klarifikasi yang disampaikan Erman Katili kepada Bawaslu Provinsi Gorontalo, Erman mengaku namanya dicatut sebagai pengurus partai Keadilan dan Persatuan (PKP).

Berita Terkait:  Jalan Tak Kunjung Diperbaiki, Warga Perum Bumi Wongkaditi III Kecewa dengan Developer

“Dalam klarifikasi, dia (Erman) mengaku tidak sebagai pengurus partai politik dan namanya katanya dicatut sebagai pengurus parpol.

Kemudian hasil klarifikasi dan hasil penilaian itu kami serahkan ke Bawaslu RI, karena penilaian dan penetapan

siapa yang akan menjadi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota 50 persen menjadi kewenangan Bawaslu RI

dan 50 persen lagi Bawaslu Provinsi,” jelas Lismawy.

Ia menjelaskan, dalam regulasi menjadi persyaratan anggoat Bawaslu untuk menjadi penyelenggara pemilu adalah tidak terdaftar sebagai anggota parpol atau telah mengundurkan diri sejak 5 tahun sebelum mendaftarkan diri sebagai penyelenggara pemilu untuk menjaga netralitas. (*) 

Berita Terkait:  Jembatan Penghubung antar Desa di Pulubala Ambruk Diterjang Banjir

Penulis: Rendi Wardani Fathan