Kamis, 22 Oktober 2020
Dari Gorontalo untuk Indonesia



MA Diskon 22 Koruptor Lewat PK, Begini Respons KPK

Oleh Tirta Gufrianto , dalam Kabar Nusantara , pada Kamis, 1 Oktober 2020 | 13:05 WITA Tag: , ,
  Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Foto: Antara/Benardy Ferdiansyah


Hargo.co.id, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku belum menerima salinan putusan 22 koruptor yang ‘disunat’ Mahkamah Agung (MA).

“Hingga saat ini KPK belum menerima salinan putusan lengkap secara resmi dari MA terkait putusan majelis PK (Peninjauan Kembali) atas sekitar 22 perkara yang mendapatkan pengurangan hukuman,” ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam rilis, sebagaimana dilansir JPNN.com, Rabu (30/9).

Oleh karena itu, KPK berharap MA segera mengirimkan salinan putusan lengkap. Hal itu bukan tanpa alasan, sebab komisi antirasuah dapat mempelajari lebih lanjut pertimbangan hakim dalam memutuskan PK.

“Kami berharap MA dapat segera mengirimkan salinan putusan lengkap tersebut agar kami dapat pelajari lbh lanjut apa yang menjadi pertimbangan majelis hakim,” kata Ali.

BACA  Dukung Perjuangan Rakyat, Sukarelawan Jokowi Minta UU Cipta Kerja Dibatalkan

Ali Fikri mengatakan, saat ini masih ada sekitar 38 perkara koruptor yang ditangani KPK dan tengah mengajukan PK ke MA.

“Saat ini setidaknya masih ada sekitar 38 perkara yang ditangani KPK sedang diajukan PK oleh para napi korupsi,” ujar Ali.

Menurutnya, jangan sampai ini menjadi modus baru para koruptor untuk mengurangi hukumannya dengan mengajukan PK.

“Fenomena ini seharusnya dapat dibaca bahwa sekalipun PK adalah hak terpidana namun dengan banyaknya permohonan PK perkara yang misalnya baru saja selesai eksekusi pada putusan tingkat pertama jangan sampai dijadikan modus baru para napi koruptor dalam upaya mengurangi hukumannya,” tegas Ali.

BACA  Gerbang Kapitalisme Agraria Dinilai Terbuka Melalui UU Cipta Kerja

Lebih jauh, Ali mengatakan, semua korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak dasyat pada kehidupan manusia.

“Oleh karenanya salah satu upaya pemberantasannya adalah dengan adanya efek jera terhadap hukuman para koruptor sehingga calon pelaku lain tidak akan melakukan hal yang sama,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menilai seharusnya MA memberi penjelasan soal diskon putusan koruptor.

MA kemudian membalasnya dengan meminta Nawawi tidak mengomentari putusan jika belum membacanya secara lengkap.

BACA  Azis dan Benny Cekcok di Paripurna RUU Cipta Kerja, Demokrat Pilih Walk Out

Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah, menyebut karena belum membaca secara lengkap putusan MA secara lengkap, maka sah-sah saja seseorang memiliki harapan agar hukuman para koruptor tidak diringankan.

Namun, kata dia, MA memiliki wewenang dan independensi sendiri untuk memutuskan hal tersebut.

Menurutnya, rasa keadilan setiap hakim itu berbeda. Dia menilai penggunaan istilah potong hukuman itu tidak tepat digunakan dalam konteks pembelajaran hukum.(mcr3/jpnn/hg)

 

 

 

*) Artikel ini telah tayang di JPNN.com, dengan judul: “MA Diskon 22 Koruptor Lewat PK, Begini Respons KPK“. Pada edisi Kamis, 01 Oktober 2020.

Komentar