Kamis, 2 Februari 2023
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Mahasiswa ‘Ambil Alih’ Palu Sidang di DPRD Kabupaten Gorontalo

Oleh Zulkifli Tampolo , dalam Headline Metropolis , pada Rabu, 25 September 2019 | 16:04 Tag: , , ,
  Aksi demo yang dilakukan mahasiswa di DPRD Kabupaten Gorontalo yang mana sempat merebut palu sidang guna menggelar Rapat Rakyat. (Foto Deice/Hargo.co.id)

Hargo.co.id, GORONTALO – Meskipun berlangsung damai, aksi mahasiswa di Kabupaten Gorontalo sedikit mengejutkan. Betapa tidak, mahasiswa dalam aksi penolakan revisi undang-undang KUHP itu, berhasil merebut palu sidang DPRD Kabupaten Gorontalo.

Informasi yang berhasil dihimpun, selama 4 jam, mahasiswa yang tergabung dari sejumlah universitas dan organisasi melakukan orasi menolak RUU KUHP dan meminta Presiden Jokowi mundur dari jabatannya.

banner 728x485

Koordinator lapangan Muhamad Arifin dan sejumlah orator lainnya mulai bergerak dari kampus UG menuju bawah menara Limboto. Sekitar satu jam lebih mahasiswa melakukan orasi, dan selanjutnya mereka masuk ke kantor DPRD.

Padahal, sebelumnya, Kapolres Gorontalo AKBP Dafcoriza, SIK, M.Sc dan Ketua DPRD Syam T Ase serta anggota DPRD lainnya menemui masa orasi di bawah Menara Limboto. Namun masa aksi terus meringsek masuk ke halaman DPRD, yang diawali dengan bakar ban.

Video

Bukan hanya sampai di situ, masa aksi juga masuk ke dalam ruang sidang dan meminta agar anggota DPRD sama-sama dengan mereka untuk duduk melantai. Suasana semakin memanas saat masa aksi meminta anggota DPRD menandatangani petisi untuk turunkan Jokowi.

Sebanyak tiga kali staf sekretariat DPRD mengubah surat penyataan, tetapi tidak menemukan kesepakatan. Bahkan masa aksi sempat melakukan rapat rakyat dengan mengetuk palu dan sebuah bahan berbentuk jenazah mayat yang sudah dikafani bertuliskan nama Jokowi.

Korlap Muhammad Arifin meminta Aleg untuk menyetujui penolakan RUU KUHP, RUU KPK dan meminta Jokowi mundur.

“Namun tak disepakati, makanya kami ambil alih rapat rakyat dan menyimpulkan Aleg DPR Kabgor menolak keinginan rakyat,” tegas Muhammad.

Sementara itu ketua DPR Kabgor Syam T Ase mengatakan, keinginan massa agar DPR menolak RUU kami siap tanda tangan.

“Tetapi kalau untuk menurunkan presiden itu harus secara konstitusi, karena yang memilih presiden adalah rakyat,” jelas Syam.

Sementara itu pantauan media ini, seusai demo, nampak sejumlah fasilitas DPR yang rusak, seperti meja, papan etiket nama Aleg dan lainnya. (wie/hg)

(Visited 1 times, 1 visits today)

Komentar