Sabtu, 3 Desember 2022
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Mahasiswa dan Masyarakat di Gorontalo Menolak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi

Oleh Admin Hargo , dalam Metropolis , pada Rabu, 31 Agustus 2022 | 17:05 Tag: , , , ,
  Anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Gorontalo saat gelar aksi di depan kantor DPRD Provinsi Gorontalo (Foto: Istimewa)

Hargo.co.id, GORONTALO – Ratusan Mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) komisariat cabang Gorontalo bersama sejumlah elemen Masyarakat di Gorontalo menyatakan menolak rencana Pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (bbm) bersubsidi.

Selain itu Mahasiswa juga meminta Pemerintah untuk mencabut kebijakan kenaikan tarif dasar listrik, serta mendesak Pemerintah untuk memberantas mafia disektor minyak dan gas (migas).

Tiga poin yang dianggap penting tersebut disuarakan saat massa aksi gabungan itu menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo pada Rabu (31/08/2022).

Ketua Umum Komisariat Ekonomi UNG selaku Koordinator Lapangan, Mohammad Adrian Latief saat memimpin aksi di depan gedung DPRD Propinsiovinsi Gorontalo pada Rabu, (31/08/2022). (Foto: Istimewa)

Kepada Wartawan Media ini, Ketua umum HMI Komisariat Ekonomi UNG yang juga sebagai Koordinator lapangan, Mohammad Adrian Latief mengatakan, aksi ini sebagai bentuk respon mereka terhadap segala kebijakan-kebijakan Pemerintah yang dinilai kurang jeli memikirkan Masyarakat banyak dan justru menjadikan disparitas sosial.

“Rencana Pemerintah menaikkan harga bbm di waktu yang kurang tepat. Sebab, proses pertumbuhan ekonomi negara baru saja pulih akibat hantaman Covid-19,” kata Mohammad Adrian Latief.

Dengan rencana kebijakan tersebut, lanjut Mohammad Adrian Latief menurutnya akan berimbas pada Masyarakat kelas menengah kebawah dan pelaku UMKM.

“Semua akan berimplikasi pada kenaikan inflasi dan tentu saja menambah angka kemiskinan,” tutur Mohammad Adrian Latief.

Dalam aksi yang disambut baik oleh perwakilan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo itu, massa aksi juga meminta Pemerintah memperbaiki dan memperkuat data kondisi ekonomi rakyat, sehingga penyaluran bbm bersubsidi bisa tepat sasaran, yaitu kepada masyarakat kelas menengah kebawah dan pelaku UMKM.

Poin berikut dalam tuntutannya massa aksi meminta Pemerintah membatasi penerima manfaat bbm bersubsidi untuk kendaraan seperti roda dua, angkutan umum, dan angkutan logistik serta harus mendapat pengawasan ketat.

Pemerintah juga diminta dapat mengalokasikan pendapat yang besar dari kenaikan harga komoditas Sumber Daya Alam (SDA) di pasar global, seperti batubara dan sawit untuk nenambal subsidi bbm  dan listrik.

Pada poin terakhir massa aksi meminta Pemerintah dapat memangkas anggaran belanja Kementerian atau Lembaga yang tidak produktif, untuk memotong subsidi bbm serta mendorong percepatan transisi energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan (EBT), yang dinilai lebih ramah lingkungan sebagai solusi ketahanan energi jangka panjang.(*)

Penulis: Rita Setiawati

(Visited 177 times, 1 visits today)

Komentar