Jumat, 28 Januari 2022
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Maksimalkan Kinerja, AKD Perlu Susun Rencana Kerja 

Oleh Admin Hargo , dalam Legislatif , pada Senin, 3 Januari 2022 | 22:05 PM Tag: , , ,
  Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Syam T. Ase

Hargo.co.id, GORONTALO – Guna memaksimalkan kinerja DPRD Kabupaten Gorontalo, perlu menyusun rencana kerja dari setiap alat kelengkapan dewan (AKD). Ini ditegaskan Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Syam T Ase sebagai bentuk dukungan kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD dan disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan pimpinan. 

“Untuk itu, maka perlu disusun program kegiatan kerja untuk seluruh AKD khususnya komisi-komisi untuk rencana kegiatan satu masa persidangan atau 4 bulan kedepan yang nantinya rencana kegiatan tersebut akan dihimpun dan disusun oleh pihak Sekretariat DPRD dan nantinya disampaikan kepada Pimpinan Dewan untuk dibahas dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD sebagai  acuan  dalam  pelaksanaan kegiatan  masing-masing  AKD,” jelas Syam T Ase. 

Lanjut dikatakan Syam T Ase, susunan rencana kerja seperti ini memang sudah dilakukan setiap tahunnya, tetapi diakui ada agenda yang dilaksanakan tidak sesuai rencana kerja. 

“Misalnya RDP yang mendesak dan harus ada solusi yang dilaksanakan oleh DPRD agar persoalan bisa diselesaikan, “ jelas Syam T Ase. 

Ditambahkan, ini untuk proses perencanaan pembangunan daerah kedepan dalam rangka  penyusunan rancangan awal RKPD Kabupaten Gorontalo 2023. Penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD sudah bisa dirumuskan dan diharapkan kepada seluruh anggota DPRD agar dapat memasukan usulan pokir berdasarkan hasil reses atau penjaringan aspirasi masyarakat. 

“Untuk itu kepada sekretaris Dewan kiranya dapat difasilitasi dengan menugaskan 1 orang pendamping untuk 1 orang anggota,” jelas Syam T Ase.

Dirinya berharap pada 2022 ini, semangat para anggota bisa dimaksimalkan sesuai dengan tiga tupoksi DPRD, yakni legislasi,  budgeting dan pengawasan. Sehingga tidak ada Aleg yang bermalas-malasan bahkan sering absen dari agenda DPRD, baik itu rapat dengar pendapat (RDP) ataupun hadir pada paripurna, termasuk dari segi pengawasan. Politisi PPP ini memandang perlu bagi seluruh anggota DPRD untuk melakukan pengawasan, termasuk  terhadap realisasi anggaran PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) sebagai bentuk tanggung jawab dalam melaksanakan fungsi pengawasan. 

“Pengawasan PEN menjadi tanggungjawab semua anggota DPRD. APBD sudah mengakomodir pembayaran pinjaman PEN kurang lebih Rp 30 Miliar, artinya jika hal ini tidak diawasi dengan benar bagaimana dengan kondisi daerah. Daerah membayar hutang, namun disisi lain pekerjaan yang dibiayai PEN tidak selesai,” kataa Syam T Ase.  

Dalam pengawasan dana PEN, Syam mempertanyakan dimana hati nurani anggota DPRD terhadap proyek-proyek yang tidak terlaksana dengan baik. Ia kemudian mengambil contoh satu diantara pekerjaan yang dibiayai PEN terinformasi telah diputus kontrak seperti yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Diknas) Kabupaten Gorontalo, Dinas Kesehatan dan lainnya.  

”Dimana nurani anggota DPRD, saya menilai banyak anggota DPRD yang tidak punya kepedulian kepada daerah ini, saat diajak untuk bicara kepentingan rakyat tidak hadir. Kami undang secara resmi dalam paripurna pun hanya berapa orang yang hadir, sehingga ditahun baru ini kami berharap, dengan harapan baru kinerja lebih dimaksimalkan,” kuncinya. (***)

 

Penulis: Deice Pomalingo

(Visited 8 times, 1 visits today)

Komentar