Hargo.co.id, GORONTALO – Panitia khusus (Pansus) DPRD kembali melakukan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2021. Pembahasan yang berlangsung di Dulohupa DPRD ini merupakan rapat keempat yang dilakukan Tim Pansus LKPJ 2021.
“Hari ini kami masih tetap melanjutkan rapat pendalaman terhadap dokumen LKPJ 2021. Alhamdulillah semua anggota Pansus hadir,” kata Ketua Pansus LKPJ, Syaripudin Bano, Selasa (17/05/2022).
Syaripudin menuturkan, jika dalam forum rapat pembahasan LKPJ 2021, terungkap DPRD tidak memegang dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Padahal dokumen tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan perbandingan Pansus LKPJ 2021 terhadap capaian kinerja pemerintah.
“Yang kami kejar dalam pembahasan LKPJ 2021, bukan saja laporan administrasi. Kami juga ingin melihat sejauh mana efek dari kegiatan pemerintah yang ada di masyarakat,” jelas Syaripudin.
Menurutnya, sebagai contoh program pertanian dan pembangunan infrastruktur jalan. Jangan sampai program-program itu hanya sekedar dijalankan, tetapi tujuan akhir yang disasar pemerintah tidak tercapai secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kata Syaripudin, Pansus LKPJ ingin mengetahui apakah program pemerintah benar-benar telah berorientasi pada pengentasan kemiskinan dan pengangguran di daerah.
“Jadi Pansus LKPJ 2021 tidak hanya membahas soal bagaimana pengelolaan anggaran dan laporan administrasi saja,” jelasnya.
Politisi Demokrat ini menambahkan, bahwa pihaknya telah membuat sejumlah catatan untuk menindaklanjuti hasil pembahasan LKPJ 2021 bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Kami sudah membuat catatan untuk rapat dengan sejumlah OPD, termasuk meminta BPS untuk menyampaikan data-data capaian keberhasilan pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran,” tandasnya. (***)
Penulis: Deice Pomalingo
