Jumat, 14 Mei 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Massa AMPK Demo KPU-Bawaslu

Oleh Berita Hargo , dalam Gorontalo Headline , pada Jumat, 2 Februari 2018 | 11:05 WITA Tag: ,
  


Hargo.co.id– Atmosfir politik di Kota Gorontalo terus memanas. Aksi unjuk rasa mulai terjadi jelang penetapan pasangan calon walikota dan wakil walikota Gorontalo. Kemarin (1/2), ratusan massa yang tergabung dalam aliansi masyarakat peduli konstitusi (AMPK) berunjuk rasa di Kantor KPU dan Bawaslu Kota Gorontalo. Dalam aksi itu mereka menyoroti kelengkapan berkas salah satu bakal calon wakil walikota yang dinilai tidak memenuhi syarat pencalonan.

Aksi unjuk rasa diawali dari kantor KPU Kota Gorontalo. Aksi massa yang datang dengan motor dan mobil itu, berunjuk rasa tepat di depan kantor KPU. Aparat kepolisian telah memasang barikade kawat berduri untuk mengamankan kantor KPU. Saat tiba di kantor KPU, massa aksi memaksa masuk ke dalam kantor dan meminta agar Ketua KPU La Aba menerima langsung unjuk rasa tersebut.

Dalam orasinya, massa aksi menuding KPU mulai ragu dalam menjalankan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) sebagai pedoman utama penyelanggaraan Pilkada.

Massa aksi meminta KPU Kota Gorontalo untuk tetap tunduk dan patuh pada ketentuan Peraturan KPU (PKPU). Khususnya terkait tahapan hasil penelitian perbaikan dokumen persyaratan calon.“Komisioner KPU Kota Gorontalo jangan terpengaruh dengan segala bentuk intimidasi, bujuk rayu, ataupun tekanan dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun. Karena dapat mengganggu dan menciderai integritas demokrasi yang jujur, adil dan bermartabat,” ujar salah satu orator aksi, Rizal Datau.

BACA  Tingkatkan Koordinasi Antar Pos Perbatasan, Ini Yang Dilakukan Wagub Gorontalo

Sementara itu orator lainnya Sindu mengatakan, KPU Kota Gorontalo juga dinilai mulai tidak menjalankan tahapan Pilwako sesuai dengan PKPU. Dalam PKPU diatur bahwa, pengumuman hasil perbaikan harus diumumkan selambat-lambatnya satu minggu setelah waktu terakhir perbaikan berkas. “Edaran yang saat ini digunakan oleh KPU tidak lebih kuat dari aturan PKPU,” tegasnya.

Olehnya, Sindu meminta kepada KPU untuk konsisten menjalankan setiap tahapan Pilwako dengan berpedoman pada PKPU. Usai aksi unjuk rasa, Ketua KPU Kota Gorontalo, La Aba langsung memberikan tanggapannya kepada sejumlah awak media. La Aba menekankan, pihaknya akan menindaklanjuti laporan yang disampaikan oleh massa aksi. La Aba mengatakan, pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi Gorontalo maupun KPU RI terkait persoalan ini.

BACA  Gubernur Gorontalo Tinjau Posko Perbatasan di Pohuwato

“Apa yang menjadi tuntutan massa aksi tadi tentu akan kami tindak lanjuti. Namun dalam PKPU tidak mengatur tentang proses pengumuman. Ini akan kami konsultasikan dengan KPU Provinsi dan KPU-RI,” ujarnya. “KPU juga akan tetap menjalankan setiap tahapan Pilwako Gorontalo sesuai ketentuan yang berlaku,” sambungnya.

Bawaslu Diminta Tegas Usai berdemonstrasi di kantor KPU, masa AMPK melanjutkan aksinya di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Gorontalo, di Kelurahan Biawu, Kecamatan Kota Selatan. Pengunjuk rasa meminta ketegasan Bawaslu soal dugaan masalah ijazah dari salah satu bakal calon wakil walikota Gorontalo.

“Kita ingin minta ketegasan dari Bawaslu saja. Masalah ini kita sudah laporkan,” ungkap Rizal Datau. Menanggapi tuntutan itu, Ketua Bawaslu Kota Gorontalo, John Hendri Purba yang didampingi dua komisioner Bawaslu Kota lainnya, Lukman Rahman dan Lismawi Ibrahim, mengatakan, setelah mendapatkan laporan tersebut, Bawaslu Kota bersama Bawaslu Provinsi Gorontalo sudah berkonsultasi ke Bawaslu RI.

BACA  Gubernur Gorontalo Lepas Jenazah Putra Bungsu Nani Wartabone

“Tadi pagi (kemarin,red) saya bersama Bawaslu Provinsi baru tiba dari Jakarta setelah konsultasi dengan Bawaslu RI. Ada rekomendasi yang kita sampaikan ke KPU. Jadi masalah ini kita tidak biarkan bagitu saja,” ungkap John. Ia juga meminta kepada masyarakat untuk tetap mengawal seluruh penyelenggara, agar melaksanakan pilkda serentak ini dengan baik.
“Kami juga (Bawaslu,red) harap dikawal, mari kita sukseskan pilkada serentak ini,” ungkap John.

Mendengar penjelasan dari John, masa aksi merasa puas, dan membubarkan diri dengan tertib. Saat diwawancarai, John enggan memberikan bocoran kepada media isi dari rekomendasi yang diberikan ke KPU. “Rekomendasinya kita tidak bisa beri tahu. Intinya, dalam rekomendasi itu yang ditekankan kepada KPU Kota adalah menjalankan aturan syarat calon harus sesuai dengan PKPU nomor 3 tahun 2017. Intinya, harus sesuai dengan aturan,” pungkasnya. (tr-45/wan/hg)


Komentar