Selasa, 13 April 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Masyarakat Rame-rame Gugat Bupati Gorontalo Utara ke PTUN

Oleh Berita Hargo , dalam Gorontalo Headline , pada Kamis, 5 Januari 2017 | 16:03 WITA Tag: , ,
  


GORUT, Hargo.co.id – Polemik Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Poso Kecamatan Kwandang, berlanjut.

Sejumlah elemen masyarakat Desa Poso akan menggugat surat keputusan Bupati Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) Indra Yasin, soal pengangkatan Sarifudin Abdul Karim sebagai Kepala Desa Poso, yang telah dilantik, Rabu (4/1).

Perwakilan masyarakat Desa Poso, Nanag Latif, kepada Gorontalo Post menjelaskan, ada dua gugatan yang nantinya akan dilayangkan ke proses hukum terkait Pilkades Desa Poso.

Pertama persoalan perdata yang direncanakan akan diserahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Limboto dan kedua soal keputusan Bupati Indra Yasin terkait pengangkatan Kades Desa Poso akan digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado.

BACA  Agung Sugiarto: Pelatihan Jurnalistik Dan Fotografi Penting di Era Digital 4.0

“Berkasnya sudah siap, segera kami sampaikan ke PN Limboto dan ke PTUN Manado. Rencana besok (hari ini-red) berkas gugatan sudah akan kami sampaikan,” ungkapnya, Rabu (4/1).

Gugatan ini bukan karena persoalan siapa yang menang dan siapa yang kalah kata Nanang.

Langkah ini pula bukan tidak menghargai keputusan bupati, tetapi untuk menguji keputusuan PPK. Dimana, dinilai keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) soal penanganan sengketa Pilkades, terindikasi melanggar Perda Nomor 1 Tahun 2016 dan Perbup No 11 Tahun 2016 tentang Pilkades.

BACA  Digunakan Sesuai Kebutuhan, Hak Angket Tak Selamanya Soal Pelengseran

“Bukan mempermasalahkan pelantikan terhadap Kades Poso itu hak bupati, tetapi semat ingin menguji keputusan PPK. Karena jalur untuk membuktikan keputusan PPK hanya lewat PTUN setelah ada keputusan Bupati soal Pilkades,” urainya.

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Poso Kecamatan Kwandang tidak akan menimbulkan polemik, jika Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) dalam menangani perkara tetap berpegang teguh terhadap Perda No 1 Tahun 2016 dan Perbup No 11 Tahun 2016 tentang Pilkades.

BACA  Dua Tokoh Nasional Putra Gorontalo Akan Dianugrahi Gelar Adat

Seperti diketahui, inti materi gugatan yang dilayangkan Calon Kades Nomor 5 Desa Poso, Sarifudin Abdul Karim, ke PPK adalah soal kertas suara coblos tembus yang dinyatakan tidak sah oleh Panitia Pemilihan Desa (PPD).

PPK akhirnya memutuskan menerima gugatan tersebut dan menyatakan lewat keputusannya bahwa coblos tembus dalam kertas suara adalah sah.

Kurang lebih ada 52 kertas suara coblos tembus yang sebelumnya dinyatakan tidak sah oleh PPD khusus untuk suara Sarifudin Abdul Karim.

Laman: 1 2


Komentar