Kamis, 24 September 2020
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Melanggar Protokol Kesehatan Siap-siap Kena Sanksi

Oleh Tirta Gufrianto , dalam Kabar Nusantara , pada Selasa, 14 Juli 2020 | 15:05 WITA Tag: , , ,
  Menko PMK Muhadjir Effendy. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)


Hargo.co.id, JAKARTA – Delapan provinsi menjadi atensi khusus pemerintah pusat dalam penanganan Covid-19. Dalam rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka kemarin (13/7), Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta ada penerapan sanksi bagi mereka yang abai terhadap protokol kesehatan. Sosialisasi tetap terus berjalan, tapi penerapan sanksi juga dilakukan.

Seperti yang dilansir JawaPos.com, Presiden mengingatkan bahwa laju penularan kasus harian Covid-19 di Indonesia masih tinggi.

Bahkan, Kamis lalu (9/7) jumlahnya menembus angka 2.500 per hari dampak dari penularan di Secapa TNI-AD di Bandung. Karena itu, Jokowi meminta dilakukan beberapa hal demi menekan penularan.

Pertama, tentu saja tes virus, penelusuran kontak, dan perawatan bagi pasien konfirmasi positif.

”Saya minta ini diberi prioritas khusus untuk yang testing, tracing, dan treatment di delapan provinsi,” ujar Jokowi.

BACA  KAMI Tandingan Versi Mahasiswa, Dukung Kebijakan Pemerintah

Yang dimaksud adalah Provinsi Jatim, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Sulsel, Kalsel, Sumut, dan Papua.

Tes PCR harus terus diperbanyak dengan menambah lab di daerah. Didukung mobile laboratorium BSL-2 yang disediakan pemerintah pusat. Targetnya adalah 30 ribu tes per hari. RS-RS rujukan Covid-19 harus terus ditingkatkan fasilitasnya. Baik tempat tidur, APD, obat, ventilator, maupun ruang isolasi. Harus ada penambahan di delapan provinsi tersebut.

Selain itu, gerakan nasional disiplin protokol kesehatan harus semakin masif. Baik mengenai jaga jarak, pakai masker, maupun cuci tangan. Presiden mencontohkan laporan yang diterima saat kunjungan ke Jatim. Bahwa 70 persen warga tidak mengenakan masker. Khusus untuk kedisiplinan itu, pemerintah berencana menerapkan sanksi bagi para pelanggarnya.

BACA  Sanksi Menyapu Bagi Pelanggar Pergub 41

”Bagaimana legal standing-nya masih akan dibahas lebih lanjut oleh kementerian dan lembaga terkait,” terang Menko PMK Muhadjir Effendy seusai ratas.

Masyarakat harus paham bahwa sanksi itu semata-mata bertujuan untuk mendisiplinkan. Sekaligus sebagai tanda bahwa risiko Covid-19 di Indonesia masih sangat tinggi. Saat berdiskusi dengan awak media kemarin, presiden menegaskan bahwa sanksi diperlukan dalam kondisi saat ini. Sebab, yang dihadapi sekarang adalah masyarakat yang tidak disiplin menjalankan protokol kesehatan.

”Yang kita siapkan, regulasi untuk memberikan sanksi, baik dalam bentuk denda atau bentuk kerja sosial atau tipiring (tindak pidana ringan),” tutur Jokowi.

Bila melihat angka-angka saat ini, kata presiden, Indonesia diprediksi baru akan mencapai puncak penularan Covid-19 pada Agustus atau September.

BACA  Waduh! Tank TNI AD Tabrak 4 Motor dan 1 Gerobak Tahu

”Tapi, kalau kita tidak melakukan sesuatu, ya bisa angkanya berbeda,” tambahnya.

Karena itu, presiden meminta kabinetnya bekerja lebih keras lagi.

Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (GTPPC) Doni Monardo seusai ratas menjelaskan, upaya testing, tracing, dan treatment tetap harus menjadi prioritas. Tidak hanya bagi orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP), tapi juga bagi orang tanpa gejala (OTG). Mereka harus disiplin mengarantina diri, baik secara mandiri maupun menggunakan fasilitas pemerintah. (jawapos/hg)

 

 

 

 

*) Artikel ini telah tayang di JawaPos.com dengan judul: “Pelanggar Protokol Kesehatan Bakal Disanksi“. Pada edisi Selasa, 14 Juli 2020.

Komentar