Sabtu, 11 Juli 2020
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Menaker Diminta Usut Tragedi Pabrik Petasan

Oleh Aslan , dalam Kabar Nusantara , pada Jumat, 27 Oktober 2017 | 13:30 WITA Tag: , ,
  Gudang petasan yang meledak di Kosambi, Tangerang, Kamis (26/10) kemarin.


Hargo.co.id – Kementerian Tenaga Kerja diminta untuk segera melakukan penyelidikan terkait di pabrik petasan, Kosambi, Tangerang, Kamis (26/10) kemarin. Pasalnya, kecelakaan itu dinilai sebagai kecelakaan kerja yang jumlah korbannya cukup tinggi di tahun 2017. Karena itu, mesti diusut secara tuntas agar diketahui siapa saja yang bertanggung jawab di balik kecelakaan tersebut.

“Saya menyatakan turut berduka cita atas meninggalnya 47 orang pekerja dan puluhan lainnya yang menderita luka-luka akibat kebakaran yang terjadi di pabrik petasan, Kosambi, Tangerang, Kamis (26/10) kemarin. Selain itu, saya mendoakan agar 10 orang pekerja yang belum diketahui nasibnya segera ditemukan dalam keadaan selamat dan sehat wal’afiat,” ujar Saleh Partaonan Daulay, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI kepada INDOPOS melalui pesat singkat, Jumat (27/10).

BACA  Kemenpora Kecewa, PSSI Tak Koordinasi soal Venue Piala Dunia U-20

Menurut politisi PAN itu, ini adalah kecelakaan kerja yang menimbulkan duka mendalam bagi kita semua.

“Kelihatannya, aspek kesehatan dan keselamatan kerja tidak benar-benar diperhatikan dan diterapkan. Pegawai pengawas ketenagakerjaan sepertinya tidak bekerja maksimal. Buktinya, keselamatan kerja di pabrik petasan ini luput dari pengawasan mereka,” ungkapnya.

BACA  Menurut Ibu Susi, Ada Kartel Besar yang Menguasai Sumber Laut Indonesia

Selain itu, sambung Saleh, pembangunan pabrik petasan di kawasan padat penduduk dinilai tidak selayaknya diberi izin. Secara faktual, kawasan tersebut terdapat fasilitas umum seperti sekolah yang betul-betul harus aman dari potensi kecelakaan seperti ini. Ada kesan bahwa izin operasional pabrik tersebut dikeluarkan tanpa kajian yang baik.

“Saya meminta agar Menaker langsung turun ke lokasi kejadian. Menteri harus melihat secara langsung dan bertemu dengan para korban dan keluarganya. Ini bagian dari tanggung jawab yang perlu ditunaikan,” tukasnya.

BACA  Bupati Kutai Timur Kena OTT

Berkenaan dengan itu, lanjutnya, hasil investigasi dan penyelidikan nantinya perlu dibuka ke publik secara luas. Jika ada yang terbukti bersalah, harus dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan dan aturan yang berlaku. Dengan begitu, kejadian seperti ini tidak terulang lagi di masa yang akan datang. (aen/hg)


Komentar