Sabtu, 11 Juli 2020
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Menaker: Gubernur Harus Pastikan Pengusaha Bayar THR kepada Pekerja

Oleh Tirta Gufrianto , dalam Kabar Nusantara , pada Minggu, 10 Mei 2020 | 19:05 WITA Tag: , ,
  Menaker Ida Fauziyah (Dok.Dery Ridwansah/JawaPos.com)


Hargo.co.id, JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Seperti dilansir Jawapos.com, Dalam SE tersebut, Menaker meminta para gubernur memastikan perusahaan agar membayar THR keagamaan kepada pekerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

“THR adalah pendapatan non upah yang harus diberi pengusaha kepada pekerja. ini sesuai dengan ketentuan PP 78/2015 tentang Pengupahan. Dan ini kewajiban yang harus dibayar oleh pengusaha kepada pekerja,” kata dia melalui siaran pers, Minggu (10/5).

BACA  Gus Jazil Marah, Denny Sebut Santri Tahfidz Qur'an Calon Teroris

Jika perusahaan tidak mampu membayar THR pada waktu yang ditentukan, solusi atas persoalan tersebut hendaknya diperoleh melalui dialog antara pengusaha dan pekerja/buruh.

“Solusi atas permasalahan tersebut harus didialogkan secara terbuka antara pengusaha dengan pekerja. Pengusaha harus membuka secara transparan kondisi keuangannya berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan. Segera dialogkan secara bipartit (perundingan pengusaha dan pekerja),” jelasnya.

BACA  Ini Dia Info Penting dari BKN soal Rekrutmen PNS dan PPPK

Kemudian, apabila perusahaan tidak mampu membayar THR sama sekali pada waktu yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pembayaran THR dapat dilakukan penundaan sampai jangka waktu tertentu yang disepakati. Demikian juga waktu dan cara pengenaan denda keterlambatan pembayaran THR.

“Kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh tersebut harus dilaporkan oleh perusahaan kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan setempat,” tambahnya.

BACA  Putri John Kei Datangi Polda Metro Jaya, Sontak Jadi Sorotan

Selanjutnya, agar pelaksanaan pemberian THR efektif, Ida mengharapkan Gubernur untuk membentuk Pos Komando (Posko) THR Keagamaan Tahun 2020 di masing-masing provinsi dengan memperhatikan prosedur/protocol kesehatan pencegahan penularan Covid-19.

“Gubernur juga diminta menyampaikan SE Menaker ini kepada Bupati dan Walikota dan pemangku kepentingan di wilayahnya,” katanya.(mas/sz/jawapos/hg)

 

 

 

 

*) Artikel ini telah diterbitkan oleh Jawapos.com dengan judul yang sama. Pada edisi Minggu, 10 Mei 2020.

Komentar