Kamis, 17 September 2020
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Menanti Hasil PTUN, Golkar Belum Siapkan Pengganti Risman

Oleh Wawan Gusasi , dalam Headline Kota Gorontalo , pada Rabu, 30 Oktober 2019 | 19:05 WITA
  


Hargo.co.id, GORONTALO – Risman Taha resmi berhenti menjadi anggota DPRD Kota Gorontalo. Seiring telah dibacakannya surat keputusan (SK) Gubernur tentang peresmian dan pemberhentian, dalam rapat paripurna istimewa DPRD Kota (Dekot) Gorontalo, kemarin (29/10). Agenda rapat paripurna istimewa Dekot kemarin adalah pelantikan Syamsudin Umar sebagai Wakil Ketua DPRD definitif dari Partai Amanat Nasional (PAN).

Meski telah berhenti dari DPRD, Golkar Kota Gorontalo belum berpikir untuk menyiapkan kader yang akan menggantikan posisi Risman Taha di DPRD. Karena masih menunggu hasil putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Gorontalo. Atas gugatan yang dilayangkan Risman Taha terhadap SK pemberhentian dari Gubernur.

“Kami dari partai belum ada sikap terkait dengan pemberhentian dari RT,” ujar Wakil Ketua Bidang Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) DPD II Partai Golkar Kota Gorontalo, Erwin Rauf.

BACA  2,5 Tahun Berpisah, Nelson-Fadli Bersua di Masjid Baiturrahman Limboto

Menurutnya, langkah ini diambil karena Risman Taha masih menempuh sejumlah upaya hukum. Seperti menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negera (PTUN) Gorontalo dan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan kasasi dari Mahkamah Agung. Dan juga bermohon kepada Jaksa Agung untuk menunda pelaksanaan eksekusi.

“Yang bersangkutan masih melakukan upaya hukum. Sehingga itu dari partai belum ada sikap resmi,” jelas Erwin.
Dia menghimbau para anggota DPRD Kota Gorontalo agar tetap bekerja seperti biasa dalam menjalankan agenda-agenda di DPRD kota Gorontalo.

BACA  Sebelum Mendaftar, Salat Hajat Awali Langkah Pasangan Rustam-Dicky

“Lebih khusus kepada fraksi Golkar DPRD Kota Gorontalo, bekerja seperti biasa dan tidak terpengaruh apa yang terjadi. Sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap rakyat. Dan yang paling terpenting adalah tetap solid,” ujarnya.

Sementara itu, setelah dilantik menjadi Wakil Ketua Dekot defintif, kader PAN Syamsudin Umar terpaksa harus bekerja sendiri memimpin Dekot. Memang ada tiga kursi Pimpinan Dekot. Yaitu Ketua DPRD milik Golkar, dan dua wakil ketua DPRD milik PAN dan PPP.

Sebelum diberhentikan, Risman Taha menjadi ketua DPRD sementara dan telah diusulkan Golkar menjadi ketua DPRD definitif. Sementara kursi wakil ketua DPRD dari PPP belum terisi. Karena kader PPP yang disiapkan mengisi posisi itu yaitu Rivai Bukusu kemarin baru dilantik menjadi anggota DPRD Kota Gorontalo. Dan masih menunggu terbitnya SK pelantikan sebagai pimpinan definitif dari Pemprov.
Setelah dilantik menjadi pimpinan defintif, kerja perdana Syamsudin Umar yaitu melantik Rivai Bukusu menjadi anggota DPRD Kota Gorontalo.

BACA  13 Figur Ikut Tes Kesehatan, Sembilan Orang Jalani Isolasi, Dua Orang?

Tapi ada kabar menggembirakan setelah Syamsudin Umar menjadi pimpinan definitif. Dekot Gorontalo sudah bisa melangkah membentuk AKD (alat kelengkapan DPRD). Sehingga Dekot sudah bisa menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya.

Ada dua agenda kerja penting yang akan dihadapi Dekot di penghujung 2019. Yaitu pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020 dan pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). (wan/hg)


Komentar