Jumat, 25 September 2020
Dari Gorontalo untuk Indonesia



MenpanRB Memastikan Gaji Pegawai KPK Tidak Berubah Setelah jadi PNS

Oleh Jamal De Marshall , dalam Kabar Nusantara , pada Sabtu, 28 Desember 2019 | 13:05 WITA Tag:
  


Hargo.co.id, JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo memastikan pengalihan status pegawai KPK menjadi PNS tidak akan memengaruhi soal gaji.

“Jadi, semua ‘clear’ enggak ada masalah, termasuk KPK. Mengenai sistem penggajian juga tidak ada perubahan, tetapi lain-lainnya itu kewenangan KPK sendiri,” kata Tjahjo, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat.

Menurut dia, secara prinsip pengalihan status menjadi PNS harus sesuai dengan UU ASN. Tetapi dari sisi penggajian ASN-nya bisa disesuaikan dan tidak ada masalah.

BACA  176 Daerah Berstatus Zona Oranye Akan Gelar Pilkada 2020

“Enggak ada berubah. Tinggal nanti penempatan jabatan-jabatan, baik pegawai tetap maupun yang tidak tetap, yang ngatur, ya, internal masing-masing, KPK sendiri,” katanya pula.

Tjahjo memastikan perubahan status kepegawaian itu tidak menyimpang dari UU KPK, termasuk UU ASN, sebagaimana diarahkan Menko Polhukam.

Termasuk keberadaan Dewan Pengawas KPK, Tjahjo mengibaratkan seperti dalam dunia perbankan yang dipimpin jajaran direksi, sementara dewas adalah komisarisnya.

“Kami hanya menata mengenai keuangannya, tetapi menyangkut hak protokolernya, kami serahkan ke Mensesneg,” katanya.

BACA  Kapolri Jenderal Idham Azis Lantik 8 Kapolda Baru

Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri juga sempat menyinggung soal status pegawai KPK yang menjadi PNS dan gaji pegawai KPK.

Firli menyoroti besaran gaji pegawai KPK yang akan diterima pada saat berubah status menjadi PNS.

“Saya pernah di Deputi Penindakan KPK kurang lebih 1 tahun 2 bulan 14 hari, pendapatan pegawai KPK memang tinggi. Tetapi, walaupun saya di Deputi Penindakan saya bekerja bagaimana memperjuangkan kesejahteraan anggota,” kata Firli.

BACA  Siap-siap, Pelanggar Protokol Kesehatan Saat Pilkada 2020 Bakal Disanksi

Dia menyatakan bahwa saat itu terdapat peraturan komisi yang menyebut bahwa pegawai KPK meskipun bukan PNS mendapatkan gaji ke-13 dan ke-14.

“Saya tahu betul tentang gaji 13-14, itu kita buat peraturan KPK sehingga dapat gaji 13 gaji 14. Sesungguhnya kalau sesuai Peraturan Presiden tidak masuk dalam situ. Artinya apa. Ini juga bukti bahwa pemerintahan sangat dan peduli dengan pegawai KPK,” ujar Firli. (antara/jpnn)

*Berita ini juga disiarkan oleh jpnn.com pada edisi
Jumat 27 Desember 2019


Komentar