Friday, 24 September 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



MK Kabulkan Gugatan Rusli Habibie, Terkait Larangan Terpidana Maju Pilkada

Oleh Berita Hargo , dalam Gorontalo Headline , pada Thursday, 20 July 2017 | 12:10 PM Tags: , , , ,
  

JAKARTA Hargo.co.id – Permohonan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie terkait uji materil Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada Gubernur, Bupati dan Walikota dikabulkan Mahkamah Konsitusi (MK), Rabu (19/7).

Rusli Habibie mengajukan judicial review terkait pasal 7 ayat 2 huruf g. Dalam pasal itu menyebutkan ‘tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana’.

Dengan adanya pasal itu, maka dinilai merampas hak konstitusi Rusli Habibie, sebab mencakup terpidana secara keseluruhan, sekalipun ancaman penjaranya hanya percobaan. Padahal ketentuan lainya, terpidana yang dimaksud adalah terpidana yang diancam dengan hukuman minimal 5 tahun penjara.

Seperti diketahui, Rusli Habibie tersangkut hukum dengan dakwaan pasal 317 (1) KUHP dengan ancaman pidana kurang dari lima tahun penjara. Persoalan hukum Rusli Habibie bersama mantan Kapolda Gorontalo Budi Waseso itu, telah berkekuatan hukum tetap, dengan putusan Mahkamah Agung yakni pidana 1 tahun dan dua tahun masa percobaan.

Dalam proses pencalonannya kembali sebagai Gubernur Gorontalo pada Pilkada serentak 2017 lalu, Rusli sempat dihadapkan dengan pasal tersebut, kendati dalam perubahan Peraturan KPU nomor 9 tahun 2016, membolehkan Rusli Habibie mendaftar sebagai calon Gubernur. Meskipun begitu, Rusli masih belum aman karena kembali dihadapkan dengan pasal 163 (7) dan (8) UU Pilkada, yakni langsung diberhentikan sesaat setelah dilantik sebagai Gubernur.

Rusli lalu melayangkan judicial review dengan nomor perkara 71/PUU-XIV/2016. Dalam putusannya, pada sidang MK yang dipimpin ketua MK Arif Hidayat, (19/7) kemarin, MK menyatakan norma Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10 Tahun 2016 yang menjadi materi gugatan, bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai “tidak pernah sebagai terpidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara minimal 5 (lima) tahun, atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”.

“Mengabulkan permohonan untuk sebagian,” kata Ketua MK Arief Hidayat di gedung MK, Jakarta Rabu (19/7). Demikian pula dengan pasal 163 ayat (7) dan (8), mahmakah memutuskan, ketentuan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Kuasa Hukum Rusli Habibie, Heru Widodo mengapresiasi putusan MK yang mengabulkan uji materiil tersebut. Dengan Putusan MK itu, maka tidak ada lagi pembedaan pemberlakuan syarat calon yang pernah dipidana dalam pemilihan serentak 2015, 2017 dan 2018 yang akan datang. “Bagi mantan terpidana yang diancam dengan hukuman 5 tahun atau lebih saja yang tidak dapat mencalonkan diri menjadi kepala daerah,” ujarnya saat ditemui usai putusan.

Heru berharap, putusan ini memberikan kepastian hukum kepada Rusli Habibie dan kepala daerah lainnya yang menghadapi persoalan serupa.

Terkait dengan itu, Heru Widodo menambahkan gugatan dua LSM di Gorontalo ke PTUN Jakarta, terhadap Presiden RI agar menerbitkan SK Pemberhentian Rusli Habibie sebagai Gubernur Gorontalo, diyakininya ditolak.

Terpisah, juru bicara Gubernur Gorontalo, Ghalieb Lahidjun mengatakan, dengan putusan MK tersbeut, maka semua pihak harusnya sudah bisa menerima Rusli Habibie sebagai Gubernur Gorontalo untuk periode kedunya. “Jadikanlah putusan MK ini sebagai dasar untuk move on.

Move on lah, bukan saatnya lagi berdebat. Semua sudah jelas, hasil Pilkada jelas, aspek hukum jelas,”tegas Ghalien. Menurut Ghalieb sudah terlalu banyak energi publik Gorontalo terkuras pada perdebatan-perdebatan politis yang tidak produktif. “Sekarang saatnya seluruh stakholder daerah bergandengan tangan membangun Gotontalo,”kata Ghalieb.

Kader muda partai Golkar ini menambahkan, Rusli Habibie selalu menyampaikan bahwa ia telah memafkan segala menufer negatif, sabotase politik dan hukum, bully di media sosial yang sering dilakukan oleh lawan-lawan politik baik secara terbuka maupun sembunyi-sembunyi. “Biarlah Allah SWT yang memutus setiap perbuatan kita, sebab bagi Rusli Habibie, dalam dunia politik, tidak ada yang lebih penting daripada mengutamakan kepentingan rakyat,”katanya.

Ghalieb menambahkan, dengan dikabulkanya Pokok Permonan Uji Materril yg di mohonkan Rusli Habibie maka, frasa tidak pernah menjadi terpidana dan frasa Calon Terpilih yang berstatus terdakwa dan Terpidana apabila terpilih tetap dilantik dan langsung diberhentikan, tidak berkekuatan hukum mengikat atau tidak berlaku lagi.

“Dengan Adanya Putusan MK ini seluruh logika, argumentasi hukum dan ujaran kebencian, termasuk upaya hukum biasa atau luar biasa, baik melalui PTUN dan disemua tingkatan pengadilan, terhadap Kepres Tentang Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Gorontalo Periode 2017 – 2022 , jelas tidak dapat diterima,”terangnya. (jpg/tro/hargo)

 

(Visited 2 times, 1 visits today)

Komentar