JAKARTA, hargo.co.id – Rencana moratorium ujian nasional (unas) berakhir antiklimaks. Gagasan moratorium unas oleh Kemendikbud dibatalkan dalam rapat kabinet paripurna di kantor presiden Rabu (7/12).
Rapat yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla (JK) itu memutuskan sampai saat ini Indonesia masih memerlukan unas.
Hal tersebut disampaikan JK saat ditemui di Istana Wapres kemarin.
’’Usul moratorium itu tidak disetujui. Tapi, disuruh kaji ulang,’’ ujarnya.
Pengkajian yang diharapkan adalah bagaimana meningkatkan mutu ujian nasional yang sudah ada saat ini sehingga hasilnya lebih maksimal. Sudah banyak contoh negara di Asia yang menerapkan ujian nasional, bahkan dilakukan dengan ketat.
Misalnya, Tiongkok, India, dan Korea Selatan. Secara umum, negara-negara di Asia, termasuk Asia Tenggara, masih menerapkan ujian nasional. Namun, memang ada beberapa negara yang tidak menerapkannya.
Misalnya, Jepang yang hanya menerapkan ujian masuk perguruan tinggi.
JK menuturkan, bagaimanapun, unas masih dibutuhkan. Meski, memang dibutuhkan upaya keras untuk meningkatkan mutunya secara merata.
’’Tanpa ujian nasional, bagaimana bisa mengetahui bahwa daerah ini kurang atau tidak,’’ lanjutnya.
Untuk mengetahui hal tersebut, harus digunakan soal yang hampir sama sehingga kualitas tiap-tiap daerah bisa dipetakan. Mana saja daerah yang harus didorong lagi kualitas pendidikannya.
