Mulai Berlaku 2020, Dilarang Nikah Sebelum Tersertifikasi

Ilustrasi

-

Hargo.co.id, JAKARTA – Beruntunglah para pengantin baru yang sudah  melangsungkan pernikahan pada tahun ini. Karena, untuk sampai ke kursi pelaminan, para calon pengantin tidak haruskan mengantongi sertifikasi siap kawin yang nantinya akan dikeluarkan instansi teknis.

Seperti yang dilansir Gorontalo Post, ada perbedaan ketika memutuskan menikah pada tahun depan. Maka dapat dipastikan, para calon pengantin akan melalui proses itu. Ini seiring rencana pemerintah mewajibkan calon pengantin mendapatkan sertifikasi siap kawin sebelum menikah, sertifikasi itu bisa diperoleh setelah calon pengantin melalui proses pembekalan.

Sertifikasi siap kawin ini, disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy. “Ya sebelum lulus mengikuti pembekalan enggak boleh nikah,” kata Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (14/11), sebagaimana dilansir CNN Indonesia.

Muhadjir mengatakan program sertifikasi siap kawin ini adalah revitalisasi dari program sosialisasi Kantor Urusan Agama (KUA) untuk pasangan yang ingin menikah. Ia ingin memantapkan program itu dengan melibatkan kementerian terkait.

Menurutnya, kementerian yang dilibatkan dalam menyiapkan program ini antara lain Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Ia mencontohkan peran dari Kementerian Kesehatan yang bisa menjelaskan soal kesehatan reproduksi hingga kesehatan janin.

“Anak-anak usia dini dan seterusnya itu bisa diantisipasi oleh Kementerian Kesehatan,” ujarnya.

Sementara Menteri Agama Fachrul Razi menyebut bimbingan pranikah bisa dilakukan saat pasangan tengah mengurus surat-surat yang diperlukan untuk pernikahan. Menurutnya, sebelum pasangan melakukan pernikahan mereka harus mendapatkan bimbingan.

“Sebelum itu, pada saat mengurus surat-suratnya itu,” ujar Fachrul.

Fachrul mengatakan bimbingan pranikah tak hanya membekali pasangan tentang pemahaman agama. Menurutnya, para pasangan juga mendapatkan bekal tentang kesehatan reproduksi serta pengetahuan saat kondisi sedang mengandung.

“Jadi betul-betul dia melahirkan bayi-bayi yang sehat. Bayi sehat kan bukan hanya saat lahir saja, (tetapi) mulai dari kandungan. Itu antara lain yang disampaikan,” katanya.

Mantan wakil panglima TNI itu menyebut semua pasangan wajib mengikuti bimbingan pranikah ini.

Anggota Komisi VIII DPR Fraksi PAN Ali Taher mengkritik langkah pemerintah berencana mewajibkan pasangan bersertifikasi siap perkawinan ketika hendak menikah. Ali meminta pemerintah terlebih dulu fokus mengurus para guru yang belum mendapatkan sertifikasi. Selain itu, pemerintah juga diminta fokus mengatasi defisit BPJS Kesehatan ketimbang mengeluarkan program tersebut.

“Urus aja BPJS Kesehatan dulu, urus juga banyak guru yang belum sertifikasi, pekerja juga banyak yang belum sertifikasi. Masih banyak pekerjaan lain yang perlu dilakukan,” kata Ali, Kamis (14/11/2019).

Lebih lanjut, Ali menilai pemerintah saat ini tengah gamang menginisiasi program-program pelayanan publik yang ideal bagi masyarakat.

Melihat hal itu, Ali menyarankan pemerintah agar rencana program yang tak bisa direalisasikan manfaat dan kegunaannya bagi masyarakat untuk dihentikan dan dialihkan ke program lain yang lebih membutuhkan perhatian.

“Hal-hal semacam itu mungkin niatnya baik, tapi kayaknya rada-rada, jangan terlalu banyak menjanjikan sesuatu tapi ga bisa direalisasikan lah,” kata dia.

Selain itu, Ali juga menyoroti indikasi . Menurutnya, program sosialisasi bagi para calon pengantin selama ini sudah dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama di tiap-tiap kecamatan.

“Itu orang mau nikah kok apa-apa mau disertifikasikan? Kan sudah ada tugas dan fingsi KUA, apalagi yg kurang dari KUA?” kata dia.

“Nanti sertifikasi kawin itu bisa muncul sertifikasi macem-macem, malah timbul uang ini uang itu, uang sosialisasi, uang pendaftaran, bikin boros dan bikin ga efisien,” tambah dia.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy bakal mewajibkan pasangan yang akan menikah untuk menjalani sertifikasi persiapan perkawinan berupa kelas atau bimbingan pranikah.

Program ini rencananya akan mulai diterapkan pada 2020 di seluruh Indonesia dan berlaku untuk semua pasangan.

“Kalau bisa tahun depan 2020 sudah dimulai (program sertifikasi kawin),” kata Muhadjir di Gedung SICC, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11). (net/gp/hg)